Pertanyaan Skeptis tentang Pemerataan Transportasi Umum Berbasis Rel di Indonesia

     Sebuah kebijakan yang diambil tentu akan menghasilkan dua sudut pandang yang akan terjadi yakni pihak pro dengan kebijakan dan pihak yang kontra dengan kebijakan. Tidak terlepas dengan kebijakan "Pemerataan Transportasi Umum Berbasis Rel di Indonesia". Kebijakan tersebut diambil dalam rangka untuk mengurangi polusi serta kemacetan. Tentu kebijakan ini jika kita lihat dari tujuannya akan membuat kita otomatis mendukung kebijakan tersebut. Namun, muncul pertanyaan-pertanyaan skeptis tentang kebijakan ini. Bicara soal pengadaan transportasi publik tentu kita tidak bisa lepas dari jumlah dana yang akan dikucurkan untuk kebijakan tersebut. Untuk melalukan pemerataan Transportasi Umum Berbasis Rel di seluruh wilayah Indonesia tentu membutuhkan banyak dana dimana dana tersebut dapat kita alihkan ke pembangunan tol. Kenapa muncul ide untuk memilih dan menyarankan untuk mengalihkan dana yang ada ke pembangunan tol saja? Hal ini murni karena berdasarkan fakta bahwa warga Indonesia telah terbiasa dengan penggunaan transportasi pribadi. Mereka tidak terbiasa dengan penggunaan transportasi publik. 

Hal ini tentu akan membuat situasi tidak kondusif yang akan terjadi di masyarakat. Memang benar hal ini bisa saja diselesaikan dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat. Tapi akan membutuhkan seberapa lama untuk membuat seluruh masyarakat yang telah terbiasa dengan penggunaan transportasi pribadi mengerti akan kebijakan tersebut. Belum juga jika keberadaan transportasi publik seperti transportasi umum berbasis rel tersebut akan membuat penghasilan warga sekitar yang mata pencahariannya sebagai tukang ojek, bisnis travel, dan semacamnya menjadi turun dari hari-hari biasanya akibat beralihnya transportasi yang dipakai masyarakat dari yang awalnya menggunakan jasanya menjadi menggunakan transportasi umum berbasis rel. Tentu ini akan membuat pihak warga yang merasa dirugikan akan protes dan menuntut pemerintah untuk mengganti penghasilannya yang hilang akibat adanya transportasi umum berbasis rel tersebut.

    Dengan masyarakat yang lebih senang menggunakan transportasi pribadi mereka apalagi kendaraan yang dapat mereka beli setelah jerih payahnya mencari uang tentu pembangunan tol lebih akan cepat diterima daripada pembangunan transportasi umum berbasis rel. Dan juga dari kemarin hingga sekarang, pemerintah berfokus ke pembangunan jalan tol sehingga dengan adanya kebijakan pemerataan transportasi umum berbasis rel akan membuat dana akan terbagi dan pembangunan akan berjalan tidak optimal. Dan yang paling ditakutkan atau kemungkinan terburuknya adalah proyek pembangunan transportasi umum berbasis rel tersebut akan mangkrak karena pendanaan yang terbagi dan terbatas membuat proyek pembangunan transportasi umum berbasis rel tidak berjalan lancar dan optimal. Selain itu, wilayah Indonesia yang luas dan merupakan gugusan pulau-pulau yang tersebar luas di Indonesia memunculkan pertanyaan skeptis lagi, seberapa akan berhasil sosialisasi tentang kebijakan pemerataan transportasi umum berbasis rel di Indonesia ini yang akan diberikan pemerintah ke masing-masing warga yang tersebar luas di pulau-pulau tersebut dan akankah berhasil diterima dengan mudah dan cepat oleh warga-warga tersebut. 

Faktor-faktor tersebut yang membuat muncul pertanyaan-pertanyaan skeptis tentang kebijakan pemerataan transportasi umum berbasis rel di Indonesia. Tentu banyak tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah untuk meyakinkan warga setempat untuk mengerti, menerima dan ikut menggunakan dan menyukseskan transportasi umum berbasis rel tersebut. Tentu harus ada pendekatan yang baik kepada warga-warga tersebut, pendekatan yang dapat diterima dan membuat masyarakat menerima kebijakan tersebut. Tentu pemerintah juga harus memikirkan warga yang terdampak akibat kebijakan tersebut. Bagaimana mereka akan bertanggung jawab dan berhasil menanggulangi permasalahan yang akan terjadi tersebut sehingga tidak akan ada lagi pertanyaan skeptis tentang kebijakan tersebut karena pemerintah berhasil meyakinkan dan membuktikan kebijakan yang telah diputuskannya. Sebaliknya, jika gagal, pemerintah harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan skeptis lainnya mengenai dengan kebijakan-kebijakan yang telah diputuskannya.