Pertumbuhan ekonomi di suatu negara sedikit banyak di pengaruhi oleh infrastruktur yang ada. Infrastruktur diantaranya meliputi fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, perjas, juga penunjang untuk transportasi seperti jalan raya, rel kereta api, terminal, bandar udara, pelabuhan, serta fasilitas air menurut artikel di internet meliputi air bersih, penanganan limbah, irigasi, DAM, dsb yang nantinya untuk menunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Infrastuktur yang layak dan merata nantinya akan mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pemerataan pembangunan menghasilkan mobilitas kerja yang baik antar daerah. Pemerataan infrastruktur juga akan membuka lapangan kerja baru yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga akan terjadi perputaran uang atau ekonomi yang baik. Dapat dikatakan juga pemerataan infrastruktur sedikitnya mampu mengurangi angka kemiskinan di suatu negara.
Menurut data World Economic Forum (WEF) 2015 - 2016 di kawasan ASEAN sendiri, Indonesia hanya mampu menduduki peringkat keempat setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembanguna infrastruktur yang ada masih belum mencukupi baik secara kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan negara - negara Asia Tenggara yang lain. Menurut beberapa sumber di internet, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor - faktor seperti regulasi pemerintah, rancangan dan hasil yang tidak sesuai dalam melayani masyarakat, serta pembiayaan pembangunan infrastruktur yang terhambat.
Salah satu hal yang penting dalam pembangunan infrastruktur yang baik yaitu dengan didukung oleh pembiayaan pembangunan yang layak dan tepat sasaran. Proses pendanaan ini mencakup beberapa tahap mulai dari tahap perencanaan, proses pembangunan, hingga pasca pembangunan atau tahap operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Data dari Kemenkeu menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia masih sangat terbatas dalam melakukan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan dana dari publik negara. Bappenas juga memperkirakan pemerintah hanya mampu menyediakan dana sebagian dari total dana yang diperlukan dengan asumsi sisanya dapat dipenuhi melalui pendanaan alternatif salah satunya melalui kerjasama dengan pemerintah swasta (Public Private Partnership).
Peran dari private investor tidak hanya sebagai penyedia dana untuk kebutuhan pembiayaan proyek pembangunan saja, melainkan juga berperan dalam menjamin nantinya proyek yang dijalankan dapat berjalan sesuai rencana dan juga efisien. Sebagai contoh banyak pembangunan jalan tol yang dalam proses pembangunannya juga bekerja sama dengan pihak luar dengan kontrak dan perjanjian yang dibuat sehingga nantinya dapat memastikan pembangunannya dapat berjalan dengan lancar dan pendanaan yang telah dikeluarkan dapat efisien dan tepat sasaran.
Dengan struktur pembiayaan yang baik dapat mengurangi resiko - resiko yang ada yang nantinya akan berdampak pada kondisi keuangan suatu proyek pembangunan. Menurut beberapa sumber, struktur pembiayaan harus didasarkan oleh analisis arus kas yang dihasilkan yaitu cash inflow yang merupakan penerimaan kas dari hasil pembangunan suatu proyek infrastruktur dan juga pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional dan pemeliharaan infrastruktur. Dan cash outflow yaitu merupakan pengeluaran untuk membiayai suatu proyek selama masa proses perencanaan, pengerjaan / konstruksi, sampai nantinya siap dioperasikan.
Melalui website Kemenkeu, untuk mendanai sebuah proyek pembangunan nasional membutuhkan dana yang sangat besar melalui APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN ) merupakan suatu rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan juga dengan rencana dan proyek jangka panjang. Dengan adanya APBN bertujuan agar pengeluaran dan penerimaan dana nantinya agar terjadi keseimbangan dan lebih dinamis juga untuk pendanaan yang lebih merata agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Pendanaan dari APBN tersebut berasal dari pendapatan negara dan hibah, serta penerimaan pembiayaan. Melalui website Kemenkeu juga, saat ini pendapatan negara sebagian besar didominasi dari penerimaan perpajakan yang presentasenya di angka 77 persen dengan sisanya melalui PNPB sekitar 20 persen dan juga pendapatan hibah. Dengan ketergantungan negara menerima pendapatan melalui perpajakan yang mana dana tersebut diperoleh dari pajak rakyat oleh karena itu pembangunan infrastruktur seharusnya dapat sesuai dengan apa yang direncanakan dan efisien. Namun, nyatanya saat ini pembangunan infrastruktur dapat dikatakan belum maksimal dan juga tidak merata pembangunannya. Apalagi dengan isu yang sedang ramai terkait oknum dari keluarga pegawai pajak yang menunjukkan kekayaan yang berlebih yang mana hal tersebut membuat masyarakat geram dengan prilaku yang diperlihatkan. Dengan adanya isu tersebut juga memunculkan kecurigaan masyarakat yang mana mencurigai penyalahgunaan pajak yang mereka bayar yang seharusnya salah satunya untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Kecurigaan tersebut juga diperkuat dengan pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur yang kurang tepat seperti contoh masih banyak yang mengeluh dengan adanya jalan yang berlubang namun tidak ada tindak lanjut yang diberikan. Dengan adanya isu yang ramai tersebut semakin meyakinkan bahwa dana hasil pajak yang seharusnya digunakan malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Banyak tokoh publik yang melayangkan protes di media sosial terutama para pekerja seni salah satu contohnya stand up comedian yang berbondong - bondong menyalurkan protes lewat konten komedi yang disebar di media sosial. Hal tersebut merupakan sedikit bentuk protes atau sindiran dari ketidakpuasan masyarakat kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.
Namun tetap saja seperti yang disebutkan diatas oleh Bappenas, walaupun dana hasil perpajakan memiliki presentasi yang paling tinggi tetap saja pemerintah hanya mampu membiayai sebagian saja dari total perkiraan yang disebutkan. Bekerjasama dalam pendanaan dengan pihak luar atau swasta menjadi salah satu jalan yang nantinya dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur yang baik dan merata agar seluruh masyarakat dapat menikmati fasilitas dan infrastruktur yang sama.
Menurut jurnal tentang pembiayaan pembangunan infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang merata penting dalam pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Dengan kata lain, infrastruktur yang merata dan layak nantinya mampu meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi dan nasional suatu negara melalui penciptaan efektifitas dan efisiensi yang dihasilkan. Pembangunan infrastruktur yang baik yaitu yang didukung dengan pembiayaan yang layak yang mencakup semua proses mulai dari tahap perencanaan atau planning, pembangunan (construction), hingga pada tahan operasional dan pasca pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur.
Dalam jurnal tersebut juga dikatakan bahwa struktur pembiayaan yang baik juga memegang peran yang penting dalam menanggulangi resiko konstruksi dan resiko ekonomi yang mana merupakan 2 resiko utama pada pembangunan infrastruktur. Dalam pertimbangannya, konsep struktur pembiayaan yang dilakukan pada proyek pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan komponen investasi yang baik dalam pelaksanaannya, hal ini mengingat proyek pembangunan infrastruktur memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan proyek pembangunan yang lainnya. Selain itu, struktur pembangunan yang baik juga akan mempengaruhi komitmen dan motivasi pihak - pihak yang ikut bekerja sama dalam proyek pembangunan infrastruktur agar nantinya proyek pembangunan yang dijalankan mampu mencapai pembangunan infrastruktur yang layak, efisien, dan juga efektif
