Diskursus Hannah Arendt pada Fenomena Pajak Internasional dan Kondisi Manusia (The Human Condition)
Perpajakan, sebagai instrumen penting dalam perekonomian dan pembangunan negara, sering kali menghadapi kritik terkait ketidakadilan dan efektivitas sistem yang ada, terutama dalam konteks pengelolaan pajak yang adil dan transparan. Fenomena pajak internasional saat ini semakin kompleks dengan isu penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, praktik pengalihan keuntungan menggunakan mekanisme transfer pricing atau dalam bentuk lainnya dengan nama apapun, serta persaingan fiskal antarnegara yang semakin memperburuk ketimpangan global. Dalam diskursus ini, perdebatan antara subjek dan objek pajak menjadi sangat relevan, terutama ketika sistem perpajakan internasional masih didominasi oleh kepentingan negara maju yang memiliki kekuatan ekonomi dan pengaruh politik lebih besar serta modern dalam menentukan kebijakan perpajakan global. Ketidakadilan dalam distribusi beban pajak antara negara berkembang dan negara maju menjadi semakin mencolok, karena negara berkembang sering kali kekurangan sumber daya dan kapasitas untuk menegakkan aturan pajak yang lebih efektif. Di sisi lain, negara maju, dengan sistem perpajakan yang lebih maju dan modern serta infrastruktur administrasi yang lebih kuat, memiliki keuntungan yang lebih besar dalam mengoptimalkan pengumpulan pajak mereka.
Dalam konteks dunia modern, aktivitas manusia saat ini semakin terhubung dan semakin kompleks, menciptakan berbagai tantangan yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya global. Aktivitas ekonomi dan politik yang saling terkait, yang mencakup perdagangan internasional, pergerakan kapital, dan kebijakan fiskal antarnegara, tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan lokal, melainkan juga kesejahteraan global. Fenomena globalisasi yang berkembang pesat saat ini juga menciptakan ketergantungan antarnegara, namun sekaligus memperburuk ketimpangan yang ada. Peningkatan mobilitas kapital, di satu sisi, memperkaya negara-negara maju yang telah mapan infrastrukturnya, namun di sisi lain, negara-negara berkembang seringkali terkendala dalam memanfaatkan potensi ini secara optimal.
Hannah Arendt, seorang filsuf dan teoretikus politik, memberikan kerangka pemikiran yang berharga dalam memahami fenomena ini. Dalam karya terkenalnya The Human Condition (1958), Arendt mengelaborasi konsep-konsep tentang aktivitas manusia dalam dunia modern, menggali bagaimana tindakan manusia di ruang publik berinteraksi dengan struktur sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Arendt membedakan berbagai jenis aktivitas manusia dalam berpikir, bertindak, dan bekerja, yang semuanya membentuk kondisi sosial dan politik. Ia menekankan pentingnya tindakan yang dilakukan bersama dalam ruang publik sebagai inti dari kehidupan politik.
Arendt memberikan landasan yang relevan dalam melihat fenomena global, termasuk isu-isu kompleks seperti pajak internasional. Dalam kerangka pemikiran Arendt, tindakan individu dan kelompok dalam dunia modern, yang terhubung oleh aktivitas ekonomi dan kebijakan global, harus dipahami sebagai bagian dari proses sosial yang lebih besar. Sistem perpajakan yang adil dan transparan, misalnya, bukan hanya soal pemungutan pajak itu sendiri, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana negara-negara berinteraksi dan bagaimana kebijakan ekonomi dan fiskal yang diambil dapat mengurangi ketimpangan global. Arendt menunjukkan bahwa dunia modern memerlukan ruang bagi tindakan kolektif yang mengakui kompleksitas dan ketidaksetaraan dalam kondisi manusia, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya global dan pajak internasional.
Dalam bukunya, The Human Condition (1958),  Arendt membahas dua konsep utama dalam filsafat: Vita Contemplativa dan Vita Activa, yang berasal dari tradisi pemikiran Yunani kuno, khususnya dari Plato dan Aristoteles. Konsep ini merujuk pada hierarki aktivitas manusia, di mana vita contemplativa (kontemplasi atau pemikiran) dipandang lebih tinggi daripada vita activa (tindakan atau kerja). Arendt mencatat bahwa tradisi ini bertahan hingga Karl Marx, yang kemudian membalikkan hierarki tersebut dengan memprioritaskan tindakan di atas pemikiran. Namun, Marx juga melakukan transformasi dalam vita activa, dengan menempatkan tindakan murni (pure action) sebagai aktivitas yang paling rendah, dibandingkan kerja (labor) atau produksi (work).
Ketegangan antara vita contemplativa dan vita activa memiliki relevansi dalam memahami fenomena modern, termasuk dalam kebijakan pajak internasional. Dalam dunia perpajakan, vita contemplativa dapat mewakili proses perumusan kebijakan yang membutuhkan analisis mendalam, seperti kerja sama global dalam inisiatif OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Proses ini melibatkan refleksi filosofis dan teknis untuk menciptakan sistem yang adil dan efisien di tengah tantangan globalisasi, seperti penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Sementara itu, vita activa mencerminkan tindakan konkret, seperti implementasi kebijakan, pengawasan, dan penegakan aturan pajak.
Pendekatan Karl Marx tentang pembalikan hierarki tindakan juga memiliki implikasi pada bagaimana negara menangani penghindaran pajak. Tindakan langsung seperti pemberlakuan sanksi atau regulasi ketat dapat dilihat sebagai "tindakan rendah," sementara upaya berbasis kerja sama global atau dialog strategis dianggap lebih tinggi karena melibatkan dimensi jangka panjang. Namun, baik kontemplasi maupun tindakan memiliki peran penting dalam membangun keadilan pajak global. Proses kontemplatif memastikan adanya visi yang terarah, sementara tindakan memungkinkan visi tersebut diwujudkan dalam kebijakan nyata.
