Negri ini lucu. disaat para pemerintah sibuk mengusir rakyat dari tanah dan rumahnya yang mengatasnamakan  kemanusiaan, memanusiakan manusia atau apapun itu istilahnya namun kenyataan nya hal ini justru memberi peluang bisnis bagi para investor asing, disisi lain tidak jarang masarakat kelas menengah perkotaan sibuk berdebat membela pembangunan ini.Â
Bahkan banyak celotehan yang tidak asing kita dengar "inikan demi kebaikan kita juga. dan lain sebagainya." Terkadang saya misris dengan celotehan ini namun terkadang juga Saya cukup memakluminya. mungkin bagi mereka kaum menengah di ibu kota, pembangunan menjadi suatu cara yang mutlak dan  mudah dipercaya tanpa memahami hakikat nya dan dampaknya terhadap rakyat kecil,hal ini justru terbalik bagi kita kaum menengah kebawah ibukota, yang selalu dilanda ketakutan “masihkah esok kita dapat berteduh dengan yaman dirumah ataukah harsu bertarung dengan para pejabat yang rakus akan kekuasaan“ banyak pertanyaan dan  pengalaman yang ada membuat saya takaakan pernah lupa untuk mempertanyakan kembali benarkah bahwa ini bukan penggusuran, tapi relokasi dan tidak menyebabkan penelantaran?
Namun lantas bagaimana dengan berbagai data yang membuktikan, penggusuran terjadi pada faktanya menciptakan penelantaran. Hasil kajian yang dilakukan oleh LBH Jakarta misalnya menunjukkan sepanjang 2015 terdapat 113 kasus penggusuran paksa di Jakarta dengan korban 8.145 KK dan 6.283 unit usaha. Dari jumah kasus tersebut, 72 kasus (63%) tidak ada solusi bagi warga korban. Atau kasus penggusuran Kampung Pulo, dari 1.042 KK korban gusuran, hanya 500 KK yang tertampung di rumah susun.
Sebagian besar lainnya tidak jelas nasibnya.[1] Jelas sekali ini penelantaran. Bukan relokasi. Selama ini pembangunan  itu hanya sebagai wajah fasilitas fisik wilayah untuk mendukung roda ekonomi global. dan kita sering mengabaikan beberapa pertanyaan krusial seperti siapa yang memplopori pembangunan ini? kemana arah pembangunanini? Bagaimana dampaknya kepada rakyat, apakah sudah berhasil meningkatkan mutu rakyat sebagai manusia secara merata tanpa menyakiti dan menzalimi?
 jawaban yang sering terlontar dari mulut pemerintah ialah bahwa program pembangunan digalakkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Jawaban ini lalu menjadi pembenaran untuk menerapkan Rencana Tata Ruang Wilayah mulai dari pusat hingga daerah. Perampasan ruang kota, sebagai ruang hidup bagi rakyat memang menjadi bagian dari proses pembangunan kota yang kita anggap wajar. Tepatnya, kita dikondisikan untuk menganggap itu wajar. Padahal, itu semua adalah skenario licik dari kapitalisme kontemporer yang disebut sebagai kompetisi monopolistik atas ruang.
[1] http://www.bantuanhukum.or.id