Dewasa ini, banyak sekali kita jumpai perdebatan mengenai konsep sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Kalau kalian tahu, teori untuk membangun bangsa itu ada 3 yaitu teori kapitalisme, neorebalisme, dan berbasis kerakyatan. Nah, yang menjadi pertanyaan mana teori yang paling pas untuk Indonesia?
Saat ini sih Indonesia masih memegang teguh sistem ekonomi liberalisme. Sistem tersebut merupakan sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Sepertinya tidak perlu untuk membahas sistem ini terlalu dalam. Kenapa? Ya kalian bisa melihat dan merasakan sendiri bagaimana kondisi saat ini di Indonesia. Indonesia masih sangat jauh menjadi negara maju diusianya ke-70 tahun. Berbagai permasalah mulai dari pendidikan hinggan perekonomian tak kunjung usai.
Lalu sistem seperti apa yang cocok diterapkan? Pilihannya tentu jatuh pada sistem kerakyatan. Ekonomi kerakyatan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.
Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, menyatakan Indonesia akan maju dengan ekonomi kerakyatan. Hal ini tentu tanpa alasannya, dengan ekonomi kerakyatan akan dapat membuat masyarakat ekonomi lemah menjadi lebih baik dan terus tumbuh. Bahkan, masyarakat ekonomi lemah perlu diberikan perlakuan khusus agar taraf hidupnya meningkat.
Bila Indonesia masih saja menerapkan kebijakan yang sama yaitu liberalisme maka akan ada masyarakat yang tertinggal terus, jadi tidak tepat. Yang paling tepat adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka dengan ekonomi kerakyatan, artinya ada kebijakan yang berbeda bagi mereka.
Sejauh ini Indonesia masih kalah dengan negara tetangga. Saat ini, Indonesia mengikuti Masyarakat Ekonomi ASEAN. Padahal, jumlah penduduk ASEAN 60% ada di Indonesia. Lebih dari separuhnya negara ASEAN bukan, tapi yang menjadi masalah pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak diimbangi pemerataan. Akibatnya, kesenjangan sosial tinggi karena pertumbuhan ekonomi terpusat pada masyarakat yang mapan. Selama strategi pembangunan ini tidak diubah, Indonesia sulit menjadi negara maju.Â
Dengan sistem ekonomi kerakyatan diharapkan dapat menjadi acuan dalam menangani perekonomian di Indonesia yang sebagian rakyat Indonesia sebagian besar masih hidup dalam serba kekurangan, kebodohan dan keterbelakangan. Hal ini mengacu dari tujuan akhir pembangunan ekonomi Indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
