Polemik pengadaan alutsista helikopter AW 101 kembali memanas. Hari ini, Penyidik melakukan pemeriksaan fisik helikopter AgustaWestland (AW) 101, di salah satu hanggar pesawat di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur.
Pembelian helikopter ini diduga bermasalah karena terdapat penggelembungan dana dalam pembelian helikopter tersebut. Dugaan itu sempat disampaikan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam sebuah konferensi pers di gedung KPK pada Jumat tanggal 26 Mei, Â kasus pengadaan helikopter AW101 adalah kasus yang bukan hanya korupsi saja, tapi ada ketidaktaatan kepada pemerintah, penyelewengan, penggelapan dan pemalsuan juga ada.
Padahal pengadaan helikopter tersebut telah sesuai prosedur. Mengutip anggota Komisi I DPR, Supiadin Aries Saputra, Supiadin Aries menilai kasus dugaan korupsi Helikopter Agusta Westland (AW) 101 penuh kejanggalan.
Senada dengan anggota Komisi I DPR, Supiadin Aries Saputra , pengamat politik dan kebijakan Point Indonesia Karel Susetyo menilai bahwa apabila dirujuk secara teliti maka inisiator utamanya adalah pada Menhan, Menkeu dan Menteri PPN/Bappenas.
TNI AU selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) hanya melaksanakan DIPA Tahun Anggaran 2016, yang merupakan produk politik antara Presiden dan DPR RI. Dimana, TNI AU harus menyerap anggaran pembelian tersebut sesuai dengan Renstra II 2015-2019 yang telah dicanangkan.
Seolah Jendral Gatot Nurmantyo tak paham mengenai prosedur, juga tak etis mempermasalahkan pengadaan alutsista yang telah sesuai prosedur tersebut.
Tendensi politis kah apa yang Gatot Nurmantyo persoalkan? Satu hal yang jelas beberapa waktu ini Gatot Nurmantyo memang menjadi media darling, nama Gatot Nurmantyo selalu punya nilai jual dan mampu menarik perhatian netizen Indonesia.
Jika bola permasalahan semakin liar, ada baiknya Presiden Joko Widodo sebagai Pimpinan Tertinggi NKRI, termasuk TNI agar menyelesaikan masalah ini.
Matra TNI AD, AL dan AU harus solid bersatu, jangan sampai mengalami disintegrasi. Tegaknya keutuhan NKRI adalah harga yang tidak bisa ditawar.
