Mohon tunggu...
Ahmad Efendi
Ahmad Efendi Mohon Tunggu... Pekerja -

Selamatkan ceritamu dalam tulisan

Selanjutnya

Tutup

Politik

Jokowi vs (Dugaan) Makar

25 April 2017   18:15 Diperbarui: 26 April 2017   03:00 1439
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Tulisan provokatif mengenai dugaan makar oleh sejumlah tokoh militer yang ditulis oleh jurnalis AS Allan Nairn mestilah segera dibantah dan diberikan klarifikasi sejelasnya oleh pemerintah. Tulisan provokatif tersebut berpotensi menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat dan menciderai nama baik TNI dan tokoh militer di Indonesia. Mengutip apa yang dikatakan oleh pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakri, dia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sebaiknya meminta Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk duduk bersama mengusut dugaan fitnah makar tersebut.

Joko Widodo mesti bergerak tangkas menangani agar fitnah tersebut tidak bergerak liar dan menimbulkan kekisruhan. Pemerintah mesti mampu memberikan klarifikasi yang tegas dan valid bahwa apa yang ditulis oleh Allan Nairn mengenai fitnah makar hanyalah berita kebohongan (hoax). Untuk mewujudkan hal itu, Kemhan, TNI dan BIN harus berkoordinasi mengumpulkan data. Dengan itu, fakta yang sebenarnya dapat diungkap dan upaya fitnah Allan dapat diredam.

Pembuktian bahwa apa yang ditulis oleh jurnalis US Allan Nairn adalah hoax dapat dilakukan dengan cara melakukan penelusuran melalui digital forensik. Digital forensik, seperti apa yangdikatakan olehConnie Bakri adalah metode menelusuri rekam jejak digital untuk informasi yang sudah tersebar di media sosial. Dengan cara  itu, kita dapat memperoleh data untuk merumuskan bahwa apa  yang ditulis oleh Allan Nairn adalah hoax dan hanya fitnah belaka, ujar Connie Bakri.

Menangkal fitnah yang sudah terlanjur menyebar di media sosial dibutuhkan kordinasi kerja yang cakap. TNI harus berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga kubu Polri untuk dapat memberdayakan ahli-ahli sibernetika untuk dapat menghalau berita kebohongan yang tersebar melalui tulisan Allan Nairn.

Pemerintah tidak boleh lengah terhadap potensi pelemahan dari orang luar pemerintahan. Berita kebohongan yang memicu polemik adalah bahaya laten yang harus segera dijinakkan dan dihilangkan. Jangan sampai stabilitas dan kedamaian negara terganggu oleh berita bohong. Netizen harusnya lebih jeli dalam mencerna berita dan tangkas dalam menangkis berita bohong.

Sumber

Pengamat: Presiden Harus Minta Menhan dan Panglima TNI Usut Tuduhan Makar

Jokowi Diminta Angkat Suara Soal Tudingan Allan Nairn

Tulisan Allan Nairn Bukan Produk Jurnalistik

Mahendradatta: Allan Nairn Bukan Jurnalis, tapi Tukang Gosip

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun