Kemiskinan Struktural Tanggung Jawab Siapa?

Jakarta - Foto diatas adalah potret anak-anak yang sedang bermain bola di tengah jalan yang pembangunan nya mangkrak. Mungkin bagi warga kebon jeruk sudah tidak asing lagi dengan jalan ini,proyek jalan alternatif yang menghubungkan antara Jalan Gili sampeng dan Jalan Budi Raya yang Sejak 2014 belum terselesaikan hingga hari ini,kini berubah fungsi menjadi Tempat bermain bagi anak-anak di wilayah tersebut dan berubah fungsi menjadi tempat "Nongkrong" para muda-mudi. Tentunya hal ini merupakan PR serius bagi Bapak Pramono Anung Dan Bapak Rano "Doel" karno Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih dalam menyediakan akses bagi para anak-anak muda berekspresi,RPTRA Jeruk Manis yang seyogya nya menjadi tempat anak-anak di wilayah kelurahan kebon jeruk berekspresi Tidak terjangkau oleh mereka yang hidup di Wilayah Gili sampeng karena letaknya yang jauh dan berada di lingkungan Perumahan elit. Hal ini merupakan gambaran nyata dari ketimpangan sosial yang terjadi di ibu kota di satu sisi Anak-anak di lingkungan Elit mendapatkan akses dari Pemprov namun Di sisi lain, ada anak-anak dari keluarga kurang mampu yang harus menjadikan proyek mangkrak sebagai tempat bermain mereka. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kemiskinan, tetapi juga bagaimana struktur sosial yang diciptakan oleh pemerintah khususnya Pemprov dalam hal ini yang memelihara ketimpangan sosial.
Max Weber Dalam buku nya yang berjudul economy and society mengatakan pentingnya kekuasaan dan akses dalam kehidupan sosial. Potret anak-anak ini adalah sebuah gambaran dari sistem sosial yang mengorbankan masyarakat kecil dalam konteks ini adalah akses Sarana dan prasarana. Proyek jalan yang mangkrak juga menunjukkan bagaimana kebijakan publik yang berantakan lagi-lagi gagal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. hal ini juga menunjukan bahwa keberpihakab pemerintah dan pemegang kekuasaan sering kali lebih terfokus pada pembangunan yang menguntungkan elite, sementara kebutuhan dasar masyarakat kecil, seperti tempat bermain anak-anak atau infrastruktur yang layak justru diabaikan tentunya hal ini bertentangan dengan asas-asas Pancasila Khusus nya sila kelima yaitu "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat indonesia"
Weber juga berbicara tentang kelas sosial  kedudukan dan Partai. Anak-anak ini berada di kelas sosial bawah yang sulit mengakses pendidikan berkualitas, ruang publik yang aman, atau peluang untuk memperbaiki hidup mereka. Mereka adalah bagian dari kelompok yang paling dirugikan oleh Hierarki yang diciptakan oleh pemerintah dalam Struktur sistem sosial.
Selain itu Emile Durkheim juga menyebutkan dalam buku nya yang berjudul The Rules of Sociology methods bahwa kemiskinan dan ketimpangan sebagai bentuk disfungsi dalam struktur sosial. Anak-anak yang bermain di proyek jalan yang mangkrak mencerminkan adanya "anomie" kondisi di mana norma dan nilai masyarakat tidak lagi berfungsi dengan baik. Dalam konteks ini, masyarakat dan pemerintah gagal menyediakan struktur yang memungkinkan individu berkembang secara optimal.
Durkheim juga menyoroti pentingnya integrasi sosial. Ketika kelompok masyarakat tertentu, seperti anak-anak dari keluarga miskin, tidak terintegrasi dengan baik ke dalam sistem sosial, mereka menjadi korban dari apa yang disebut sebagai kemiskinan struktural. Kemiskinan ini bukan hanya soal kurangnya uang, tetapi juga minimnya akses ke pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum yang seharusnya menjadi hak dasar mereka.

Kemiskinan Struktural Tanggung Jawab pemerintah?

Kemiskinan yang dialami anak-anak ini bukanlah sesuatu yang muncul secara alami, melainkan hasil dari kebijakan yang tidak berpihak pada massa rakyat kelas bawah. Pemerintah khususnya Pemprov sebagai pengelola sumber daya publik, seharusnya memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Namun pada kenyataannya, proyek-proyek besar sering kali hanya berorientasi pada kepentingan bisnis dan investor, sementara kebutuhan masyarakat kecil diabaikan.
Sebagai Contoh Program Makan gratis yang dicanangkan oleh Rezim Presiden Prabowo Alih-Alih menjadi sarana Perbaikan kwalitas Sumber Daya manusia program ini justru berpotensi menambah masalah kemiskinan Struktiral dikemudian hari, jika tidak diimbangi dengan hal-hal substansial seperti pemerataan akses pendidikan,Akses SARPRAS yang memadai, dan juga peningkatan penyadaran kepada masyarakat. dalam analisis ini ketimpangan Tidak hadir secara alamiah melainkan sebuah produk dari kebijakan yang tidak adil, birokrasi yang korup, dan prioritas yang salah. Anak-anak yang bermain di proyek jalan yang mangkrak adalah wujud realitas sosial yang hadir karena pemerintah tidak menyediakan Akses yang layak untuk mereka. Kondisi ini adalah wujud nyata dari kemiskinan struktural, dimana kebijakan dan sistem sosial yang secara tidak langsung menciptakan ketimpangan sosial pada massa rakyat DKI Jakarta. Besar harapan saya kepada pemerintah untuk melakukan sebuah perubahan kondisi sosial yang nyata, fenomena ini adalah sebuah pengingat bagi  Pemprov akan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Pemprov harus lebih peka terhadap kebutuhan massa rakyat kecil ditengah ketidakpastian ekonomi global dan harus memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Masyarakat juga perlu lebih peduli dengan cara mendukung solidaritas sosial, agar anak-anak seperti mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh di lingkungan yang baik.Dengan berkaca pada teori Weber dan Durkheim, kita memahami bahwa ketimpangan sosial ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari sistem struktur sosial yang tidak berfungsi dengan baik. Perubahan hanya akan terjadi jika semua pihak bekerja sama untuk menciptakan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Akhirul qalam Itu saja yang bisa saya sampaikan dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian Terima kasih :)

AN