Food Agriculture Organization (FAO) telah memperingatkan negara-negara di dunia akan terjadinya potensi krisis pangan ditengah pandemi. Dalam sektor pertanian pemerintah berupaya mengantisipasi dengan memberikan insentif bagi para petani. Selain itu, juga mendorong peningkatan produksi pangan guna menjaga konsumsi. Namun, potensi krisis pangan akan semakin terjadi ketika tidak adanya modal sosial dalam mengatasi pandemi yang serba tidak pasti.
Dilansir dari tirto.id bahwa Indonesia pernah mengalami swasembada pangan pada tahun 1984. Saat itu produksi beras Indonesia melebihi tingkat konsumsi masyarakat. Sehingga menyebabkan kestabilan harga yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Namun, swasembada tersebut tidak bertahan lama dan Indonesia harus mengimpor beras lagi bahkan mencapai angka 6 juta ton dan terburuk dalam sejarah. Kegagalan tersebut menunjukkan Indonesia belum mampu menjadi negara swasembada pada era orde baru.
Program ketahanan pangan masuk dalam nawacita yang dipaparkan oleh Presiden Joko Widodo ketika pilpres 2014. Dikutip dari laman tirto.id, Beliau menargetkan swasembada beberapa komoditas seperti padi, jagung, kedelai dan gula bisa terlaksana dalam tiga tahun. Menurutnya, kedaulatan pangan  berarti memenuhi kebutuhan pangan tanpa mengandalkan impor. Narasi pemberhentian impor pun direalisasikan oleh pemerintah pada beberapa komoditas tertentu.
Covid-19 mengancam ketahanan pangan
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa impor beras masih terus terjadi sepanjang tahun yang mencapai 444.508 ton pada tahun 2019. Realita ini menunjukkan bahwa impor beras masih menjadi langganan pemerintah untuk terus memenuhi permintaan masyarakat. Sementara, ditahun yang sama produksi padi menurun sebesar 7,76 persen menjadi 54,6 juta ton. Adanya penurunan  menimbulkan rasa keprihatinan terhadap nasib petani dan pertanian di Indonesia. Â
Komoditi lain seperti bawang putih, cabai, jagung dan gandum juga masih jauh dari kemandirian pangan. Ketergantungan akan impor ini menambah keruh sektor pertanian di masa pandemi karena negara pengekspor beras seperti Vietnam dan Thailand akan memprioritaskan ketahanan pangan mereka. Selain itu, resiko terputusnya rantai logistik dan ancaman penyebaran Covid-19 juga akan memperlambat produktivitas tanaman pangan.
Problematika Lahan Pertanian
Data dari BPS juga mencatat penurunan drastis luas lahan pertanian padi sebesar 27,6 persen pada tahun 2018, kemudian turun lagi ditahun berikutnya mencapai 6,15 persen menjadi 10,6 juta hektare. Permasalahan lahan tentunya berakibat pada penurunan produktivitas dan kesejahteraan petani. Padahal Indonesia adalah negara agragris dan sektor pertanian menjadi penopang hidup masyarakat.
Defisit pertanian ini menyebabkan Presiden Jokowi memerintahkan untuk mencetak sawah baru. Program ini sebagai antisipasi dari ancaman krisis pangan dikarenakan wabah Covid-19. Dikutip dari liputan6.com, Menko Perekonomian Airlangga Hartato akan merealisasikan program tersebut dengan luas lahan gambut yang tersedia mencapai 900 ribu hektar.
Pencetakan sawah tersebut akan didanai oleh BUMN seluas 200 ribu hektar di kawasan konservasi Kalimantan Selatan. Namun, dari laman cnnindonesia.com, Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika mengkritik bahwa pencetakan sawah bukanlah solusi krisis pangan jangka pendek. Beliau menjelaskan butuh waktu paling cepat sekitar 7 bulan untuk bisa panen. Oleh karena itu, perlu partisipasi dari unsur masyarakat guna menjaga ketahanan pangan secara mandiri.
