Mohon tunggu...
Ahmad Fazrianur
Ahmad Fazrianur Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

mahasiswa biasa yang kecanduan mobile legend

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Makro Islam

21 Juni 2023   19:18 Diperbarui: 21 Juni 2023   19:28 184
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Salah satu permasalahan atau isu dari Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Makro Islam adalah kesulitan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan instrumen kebijakan moneter dan fiskal konvensional. Dalam konteks ini, terdapat tantangan dalam memastikan kebijakan moneter dan fiskal yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, spekulasi, dan ketidakadilan, sambil mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi ekonomi makro secara menyeluruh. Selain itu, implementasi kebijakan ini juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam serta keterampilan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan ekonomi.

Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Makro Islam didasarkan pada prinsip-prinsip  ekonomi Islam yang meliputi distribusi keadilan, kestabilan harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan penghindaran spekulasi dan riba. Dalam konteks ini, kebijakan moneter Islam melibatkan pengaturan suku bunga yang adil, pengawasan yang ketat terhadap sistem perbankan, dan penggunaan instrumen keuangan Islam seperti sukuk. Sementara itu, kebijakan fiskal Islam menekankan pengeluaran yang berimbang, pemungutan zakat yang adil, dan penghindaran defisit anggaran yang berlebihan. Fakta dan data mengenai implementasi kebijakan ini mencakup peningkatan pendapatan negara melalui pengumpulan zakat, penerapan sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah, dan pengembangan sektor ekonomi yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dampak dari masalah atau isu  Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Makro Islam dapat mencakup ketidakseimbangan inflasi dan pengangguran, penurunan daya beli masyarakat, dan ketidakadilan distribusi pendapatan. Ketika kebijakan moneter dan fiskal tidak dijalankan secara efektif, dapat terjadi inflasi yang tinggi atau rendahnya tingkat pengangguran, yang mengganggu stabilitas ekonomi. Selain itu, kebijakan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan dan keseimbangan dapat menyebabkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan, memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Hal ini dapat merusak ekonomi makro Islam dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Pendapat para ahli ekonomi dan tokoh agama dalam Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Makro Islam dapat bervariasi. Para ahli ekonomi Islam cenderung menekankan pentingnya keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui distribusi yang adil. Mereka menekankan peran zakat, infaq, dan sadaqah dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, tokoh agama menekankan pentingnya menjaga keadilan dan menghindari eksploitasi dalam kebijakan fiskal dan moneter. Mereka menekankan agar kebijakan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dan moral Islam, serta memperhatikan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Dalam konteks Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Makro Islam, saya berpendapat bahwa pendekatan yang holistik dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah sangat penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Kebijakan moneter harus memperhatikan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kestabilan harga, dan keberlanjutan ekonomi, sementara kebijakan fiskal harus mempromosikan redistribusi kekayaan, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendukung sektor riil. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan ekonomi, kita dapat menciptakan sistem yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun