2. Meningkatkan Pemahaman tentang Pentingnya RUU Perampasan Aset
Banyak masyarakat yang mungkin belum memahami manfaat RUU ini dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, langkah-langkah edukasi berikut perlu dilakukan:
- Sosialisasi manfaat RUU: Menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dapat mempercepat pemulihan aset negara yang hilang akibat korupsi dan menyelamatkan uang rakyat.
- Pelibatan organisasi masyarakat sipil: Lembaga seperti ICW, Transparency International Indonesia, atau komunitas antikorupsi dapat menjadi garda depan dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat.
- Media sebagai alat edukasi: Media massa dan media sosial dapat menyajikan informasi sederhana tetapi kuat untuk menjelaskan pentingnya regulasi ini.
3. Mendorong Partisipasi dalam Proses Legislasi
Masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses legislasi, seperti:
- Menghadiri forum publik: Ketika DPR atau pemerintah membuka ruang konsultasi publik, masyarakat dapat memberikan masukan yang konstruktif.
- Memonitor jalannya legislasi: Masyarakat dapat memantau perkembangan RUU ini melalui lembaga terkait atau media, kemudian menuntut akuntabilitas DPR jika terjadi hambatan tanpa alasan jelas.
4. Menumbuhkan Budaya Antikorupsi
Selain mendorong pengesahan RUU, masyarakat perlu menanamkan budaya antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan terhadap regulasi ini harus disertai dengan komitmen untuk menolak segala bentuk korupsi, dari yang kecil hingga besar, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan RUU ini nantinya.
Peran masyarakat sangat penting dalam mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset. Tekanan publik dapat menjadi katalisator agar wakil rakyat segera mengesahkan RUU tersebut. Selain itu, edukasi dan partisipasi aktif masyarakat akan memastikan bahwa regulasi ini tidak hanya disahkan tetapi juga diimplementasikan dengan efektif untuk memulihkan aset negara dan memberantas korupsi.
Kesimpulan
Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan momentum krusial dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Sebagai instrumen hukum yang inovatif, RUU ini diharapkan dapat menjadi senjata efektif untuk memulihkan kerugian negara dan memiskinkan para pelaku korupsi. Meski menghadapi berbagai tantangan, seperti proses legislasi yang kompleks, resistensi politik, dan perlunya kajian mendalam terkait hukum acara, pengesahan RUU ini tetap menjadi langkah yang harus diwujudkan.
Dukungan aktif dari masyarakat, akademisi, lembaga antikorupsi, dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses ini. Dengan kerja sama yang solid, RUU Perampasan Aset dapat segera disahkan dan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, adil, dan bebas dari korupsi.
Â
