Mohon tunggu...
Ahmad Faizal Abidin
Ahmad Faizal Abidin Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Sebagai seorang mahasiswa yang selalu berusaha memberikan hal-hal bermanfaat untuk semua orang, saya senang berbagi ide dan inspirasi dalam berbagai bentuk.

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

RUU Perampasan Aset Terkendala: Antara Tekanan Masyarakat dan Dinamika Politik

10 Desember 2024   18:10 Diperbarui: 10 Desember 2024   18:10 76
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
konfrontasi.com/Antara Foto(dok.antara)

2. Meningkatkan Pemahaman tentang Pentingnya RUU Perampasan Aset

Banyak masyarakat yang mungkin belum memahami manfaat RUU ini dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, langkah-langkah edukasi berikut perlu dilakukan:

  • Sosialisasi manfaat RUU: Menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dapat mempercepat pemulihan aset negara yang hilang akibat korupsi dan menyelamatkan uang rakyat.
  • Pelibatan organisasi masyarakat sipil: Lembaga seperti ICW, Transparency International Indonesia, atau komunitas antikorupsi dapat menjadi garda depan dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat.
  • Media sebagai alat edukasi: Media massa dan media sosial dapat menyajikan informasi sederhana tetapi kuat untuk menjelaskan pentingnya regulasi ini.

3. Mendorong Partisipasi dalam Proses Legislasi

Masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses legislasi, seperti:

  • Menghadiri forum publik: Ketika DPR atau pemerintah membuka ruang konsultasi publik, masyarakat dapat memberikan masukan yang konstruktif.
  • Memonitor jalannya legislasi: Masyarakat dapat memantau perkembangan RUU ini melalui lembaga terkait atau media, kemudian menuntut akuntabilitas DPR jika terjadi hambatan tanpa alasan jelas.

4. Menumbuhkan Budaya Antikorupsi

Selain mendorong pengesahan RUU, masyarakat perlu menanamkan budaya antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan terhadap regulasi ini harus disertai dengan komitmen untuk menolak segala bentuk korupsi, dari yang kecil hingga besar, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan RUU ini nantinya.

Peran masyarakat sangat penting dalam mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset. Tekanan publik dapat menjadi katalisator agar wakil rakyat segera mengesahkan RUU tersebut. Selain itu, edukasi dan partisipasi aktif masyarakat akan memastikan bahwa regulasi ini tidak hanya disahkan tetapi juga diimplementasikan dengan efektif untuk memulihkan aset negara dan memberantas korupsi.

Kesimpulan

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan momentum krusial dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Sebagai instrumen hukum yang inovatif, RUU ini diharapkan dapat menjadi senjata efektif untuk memulihkan kerugian negara dan memiskinkan para pelaku korupsi. Meski menghadapi berbagai tantangan, seperti proses legislasi yang kompleks, resistensi politik, dan perlunya kajian mendalam terkait hukum acara, pengesahan RUU ini tetap menjadi langkah yang harus diwujudkan.

Dukungan aktif dari masyarakat, akademisi, lembaga antikorupsi, dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses ini. Dengan kerja sama yang solid, RUU Perampasan Aset dapat segera disahkan dan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, adil, dan bebas dari korupsi.

 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun