Secara lebih sederhana, hal ini mencerminkan larangan bagi pejabat tinggi negara untuk mencampuradukkan peran pemerintahan dengan kepentingan politik pribadi. Mereka seharusnya tidak menggunakan jabatan mereka untuk memaksa atau mengarahkan masyarakat untuk mendukung pilihan politik tertentu. Dengan adanya aturan ini, diharapkan akan terjaga integritas dan kemandirian masyarakat dalam membuat keputusan politik mereka tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pejabat tinggi negara. Ini menjadi langkah untuk memastikan bahwa proses demokrasi tetap berlangsung dengan adil dan bebas dari campur tangan yang tidak semestinya.
3. Penting bagi presiden dan menteri untuk dengan jelas menyatakan dukungan politik mereka. Ini harus dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat mengevaluasi dengan obyektif dukungan yang diberikan. Hal ini menekankan pentingnya bahwa pejabat tinggi negara harus dengan jujur dan terbuka menyampaikan dukungan politik mereka. Tujuannya agar masyarakat memiliki informasi yang cukup untuk membuat penilaian independen tentang sikap dan preferensi politik pejabat tersebut.
Transparansi dalam hal ini menciptakan kepercayaan dan memastikan bahwa proses politik tetap terbuka untuk evaluasi publik. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih baik memahami posisi politik pejabat tinggi dan memutuskan sendiri bagaimana hal tersebut mempengaruhi pandangan mereka terhadap pemerintahan dan kebijakan.
Jika presiden dan menteri dapat tetap mengedepankan prinsip etika politik saat melakukan kampanye, maka hal tersebut akan memberikan pengaruh positif bagi sistem demokrasi di Indonesia. Kampanye akan menjadi lebih sehat dan adil, serta tidak menimbulkan konflik kepentingan. Jika pemimpin negara dan para menteri mampu menjaga perilaku etis dalam proses kampanye mereka, ini akan memberikan manfaat besar bagi cara demokrasi berfungsi di Indonesia. Kampanye yang dilakukan dengan integritas dan keadilan akan menciptakan lingkungan politik yang lebih baik, tanpa adanya benturan kepentingan yang merugikan.
Dengan demikian, diharapkan bahwa prinsip etika yang dipegang teguh oleh presiden dan menteri akan membentuk dasar bagi proses demokratisasi yang berkualitas, memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati, dan memupuk kepercayaan masyarakat dalam sistem politik mereka.
