Kompasiana.com -Pemkot Solo telah memutuskan untuk mengurangi beberapa kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, sebagai respons terhadap ketidakcapaian target pendapatan daerah pada tahun 2023.
"Ya kan target pendapatan di akhir 2023, rata-rata hanya 80%. Yang lebih dari itu hanya PJU. Yang lainnya, bahkan ada yang 60%. Ini yang harus kita genjot lagi, dievaluasi untuk 2024," Dalam wawancara dengan wartawan di Pucangsawit, Solo, pada hari Selasa (23/1/2024), Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, mengungkapkan.
Dia menyatakan bahwa dalam perundingan dan penetapan APBD Solo tahun 2024, diasumsikan bahwa sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) dari tahun 2023 akan dimaksimalkan.
"Jadi pada waktu menganggarkan itu, Silpa nya, kami ambilnya tinggi, semuanya rata-rata di atas 100%. Ini bahan evaluasi kita semua, termasuk di 2024," Jelaskan pernyataannya.
Teguh menjelaskan bahwa sejumlah jenis pajak tidak dapat dikumpulkan pada tahun ini. Selain itu, ada juga retribusi yang harus dikecualikan dari pemungutan. Oleh karena itu, potensi pendapatan dari pajak dan retribusi masih belum mencapai tingkat optimal.
"Kami juga menghitung Balekambang seperti apa dengan pembangunan yang habiskan anggaran," ujar dia.
Teguh mengakui bahwa pembangunan Taman Balekambang mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Namun, kendati demikian, menurutnya, Pemkot Solo berupaya agar Taman Balekambang dapat mandiri secara finansial. Hal ini dikarenakan pengelolaan dan perawatan Taman Balekambang memerlukan anggaran yang signifikan.
Terkait dengan penyesuaian nilai APBD Solo 2024, Teguh menyebutkan bahwa hampir mencapai angka Rp150 miliar. Namun, ia belum mengingat secara rinci kegiatan-kegiatan apa yang akan dihapus dalam penyesuaian tersebut.
"Hampir Rp150 miliar. Nanti ada kegiatan yang ditunda, kegiatan yang selesai di 2025. Tak langsung dipotong habis," jelas dia.
Pemangkasan anggaran tersebut melibatkan beberapa aspek, termasuk namun tidak terbatas pada pos pengeluaran untuk makanan, minuman, perjalanan dinas, dan pertemuan-pertemuan.
 "Seperti rapat-rapat yang di hotel, nanti dievaluasi semua. Itulah yang akan menutup kebutuhan anggaran OPD. Dikurangi, dan ditunda. Anggaran per item berapa miliar rupiah," tambah dia.
