Gagasan atau program prioritas yang perlu menjadi fokus para calon wakil presiden adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan pemanfaatan teknologi digital. Hal ini karena pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat merupakan salah satu pilar utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sementara itu, pemanfaatan teknologi digital di sektor ekonomi menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya di tingkat internasional.
Pertama-tama, dalam konteks ekonomi kerakyatan, fokus utama dapat diarahkan pada upaya meningkatkan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam proses ekonomi. Langkah-langkah konkret dapat mencakup peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, pendukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyediaan infrastruktur ekonomi yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor produktif.
Dalam hal ekonomi digital, prioritas utama adalah mempercepat transformasi digital di berbagai sektor ekonomi. Ini dapat dicapai dengan memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi digital, meningkatkan konektivitas dan akses internet di seluruh wilayah Indonesia, serta merancang regulasi yang mendukung inovasi dan perkembangan ekosistem digital.
Pentingnya pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat, tetapi juga mencakup seluruh lapisan masyarakat. Ekonomi kerakyatan menggarisbawahi prinsip inklusivitas dan keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi, sementara ekonomi digital memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.Â
Dengan fokus pada kedua aspek ini, diharapkan calon wakil presiden dapat membawa perubahan positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan menempatkan Indonesia sebagai pemain utama dalam peta ekonomi global yang terus berubah.
Alasan mengutamakan ekonomi kerakyatan sebagai prioritas utama adalah karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mencapai tingkat kesejahteraan yang memadai. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023, angka kemiskinan di Indonesia masih mencapai 9,59%. Dengan kata lain, terdapat sekitar 27,5 juta orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Pentingnya fokus pada ekonomi kerakyatan terkait erat dengan kebutuhan untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan mendorong pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat, diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih besar bagi seluruh lapisan masyarakat untuk merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
Langkah-langkah konkrit dalam mendukung ekonomi kerakyatan mencakup peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan agar masyarakat dapat bersaing di pasar tenaga kerja. Dukungan yang lebih besar kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi kunci, karena sektor ini memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan ekonomi lokal.
Dengan mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan, diharapkan setiap individu dapat ikut serta dalam proses pembangunan dan menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inisiatif ini tidak hanya membantu mengurangi disparitas ekonomi, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional secara keseluruhan.
