Pers Bagian Demokrasi Negara Kesatuan Republik Indoensia

Perkembangan pers atau persuratkabaran sudah ada sebelum masa kemerdekaan Indonesia, Media Pers ini memberikan dampak sangat besar pada masa pergerakan nasional. Pers pertama kali muncul di Hindia Belanda diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda, pemerintah kolonial saat itu menggunakan pers sebagai media utama dalam menyalurkan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah dari Eropa hingga sampai ke Hindia Belanda. Pada masa pergerakan nasional, pers memiliki peranan penting dalam melawan ketidakadilan pemerintah kolonial Belanda di berbagai bidang. Perlawanan tersebut diwujudkan melalui tulisan yang berisi tanggapan terhadap pemerintah kolonial. Selain itu, pers juga dapat mempengaruhi pendapat dan asumsi orang banyak, hal itu bisa digunakan untuk mengumpulkan kekuatan masyarakat secara luas. Dalam sejarahnya, pers menjadi salah satu media utama yang digunakan oleh golongan elit modern Indonesia dalam menyampaikan perlawanan, kritik terhadap kebijakan Belanda serta mobilisasi massa. Perkembangan pers bumiputra di Indonesia berkaitan erat dengan pengaruh perkembangan pers yang dikelola Belanda dan etnis Tionghoa. Orang Belanda dan Tionghoa telah memanfaatkan pers untuk membela kepentingan sosial dan politik mereka. Tirto Adhi Soerjo adalah salah satu bumiputra yang sadar akan pentingnya pers dalam membela kepentingan sosial dan politik. Pada tahun 1906, Tirto Adhi Soerjo mendirikan Sarekat Priyayi dan menerbitkan surat kabar Medan Prijaji di Bandung pada 1907. Selain itu, Tirto juga menerbitkan Poetri Hindia sebagai majalah perempuan pertama di Indonesia tahun 1908. kemudian menjadi pers pertama yang menyuarakan tentang perempuan. Peranan media pers pada masa pergerakan nasional antara lain: Pertama, Menyadarkan masyarakat bumiputra bahwa kemerdekaan merupakan hak yang harus diperjuangkan, Kedua, Menumbuhkan serta mengembangkan rasa percaya diri, sebagai awal dalam memperjuangkan kemerdekaan, Ketiga, Menumbuhkan rasa persatuan sesama. Keempat, Menyadarkan bangsa Indonesia pada sistem politik dan praktek yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda, Kelima, Dan menyebarluaskan berita dari tempat lain.

Pers sebagai pilar demokrasi adalah sebuah sumber informasi yang mengutamakan kepentingan publik. Informasi yang disuguhkan pers dalam bentuk karja jurnalistik ini menjadi pembanding kekuatan demokrasi lain, seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan kalau merunut kehadiran pers sejak awal kemerdekaan di Indonesia, pers menjadi alat perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pers hadir sejalan dengan denyut perjuangan bangsa Indonesia sebagai negara yang baru lahir di tengah kancah persaingan internasional waktu itu.

Sebagai salah satu contoh insan pers menjadi kaderisasi menjadi bagian dari pemerintahan NKRI yaitu menjadi Anggota DPR RI, legislatif. Panda Nababan. Seorang wartawan kawakan yang di puncak karirnya beralih jadi politisi. Sebelum jadi politisi Senayan, Putra memang lebih dikenal sebagai wartawan. Selama hampir 25 tahun, dia menapaki karir di dunia jurnalistik. Kiprahnya dimulai saat menjadi reporter di surat kabar Merdeka pada tahun 1995.