Jumat malam kemarin (12 Feb. 2010), sejumlah orang menyerang markas Bendera yang berlokasi di bekas markas PDI Perjuangan di kawasan Jalan Diponegoro. Mereka meneriakkan nama dua orang petinggi Bendera, Mustar Bona Ventura dan Ferdi yang telah berstatus tersangka dalam kasus pencemaran nama baik putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Yudhoyono, dan sejumlah tokoh lain yang diduga terlibat kasus aliran dana Bank Century. Akibat penyerangan itu, markas Bendera mengalami kerusakan dan sedikitnya tiga orang luka-luka. (Sumber: Kompas.com, 13 Feb. 2010). Ingatkah kita akan peristiwa kekerasan serupa pada tanggal 27 Juli 1996 di tempat yang sama yang menimpa para simpatisan PDI pro - Megawati (saat ini PDI Perjuangan) saat itu. Dan saat itu juga suhu politik kita juga lagi memanas, hampir mirip situasinya saat ini dimana suhu politik juga memanas. Namun kali ini suhu politik memanas karena pro kontra akan kasus bail out Bank Century yang sedang ditangani oleh Pansus Century di DPR. Kalau menilik dari latar belakang yang membuat penyerangan markas Bendera ini terjadi, kita pasti yakin bahwa ini ada hubungannya dengan aktifitas LSM Bendera yang akhir-akhir ini sangat lantang mendukung penyelesaian hukum kasus bail out Bank Century ini. Sehingga bisa kita tenggarai bahwa motif politik sangatlah kental yang mendorong terjadinya kekerasan atau premanisme ini. Premanisme atau kekerasan dalam dunia politik di negeri kita sudah sering terjadi. Ingatkah kita akan peristiwa kekerasan yang mengawali jatuhnya pemerintahan orde baru? atau aksi kekerasan saat-saat kuatnya orde baru memeintah negeri ini? Sebagai pengingat adanya penculikan para aktifis oleh "pasukan ekstra" saat tahun 1997 - 1998, penumpasan demonstrasi dengan ujung senapan di Tanjung priok tahun 1983, penembakan para demonstran di Universitas Trisakti Mei 1998, dan sebagainya. Kita mestinya patut prihatin dengan adanya kekerasan terkait aktifitas politik seperti penyerangan markas Bendera di Jl. Diponegoro Jakarta Jum'at kemarin. Kita juga berharap agar polisi bertindak sigap dan cepat untuk menangkap para pelaku kekerasan dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Dan kalau sekiranya ada oknum dari LSM Bendera yang bersalah terkait pencemaran nama baik seseorang, maka itu pun harus diproses dengan adil. Tapi penanganan perkara diatas yang akan ditangani oleh aparat kepolisian harus benar-benar adil dan tidak memihak. Sehingga baik itu pelaku penyerangan dan juga pelaku pencemaran nama baik (kalaupun ada) haruslah  ditindak tegas. Jangan samapai ada pilih kasih, misalnya pelaku penyerangan dibiarkan tidak ditindak secara hukum dan pelaku pencemaran nama baik di proses secara hukum dengan "perlakuan istimewa". Sehingga kekerasan politik semacam ini tidak terjadi lagi dan kekerasan politik gaya orde baru seperti kita bahas di atas tidak akan bangkit lagi di negeri ini. Dan akhirnya proses demokrasi di negeri ini berjalan damai dan menghasilkan negara yang adil dan makmur seperti kita cita-citakan bersama seperti tertuang dalam UUD 1945. (AM, 13 Feb. 2010).
