Sekarang di Indonesia memasuki musim penghujan. Tentu suatu kesyukuran besar bagi petani kita karena sawah mereka tidak lagi kering. Tetapi lain halnya dengan warga Jakarta musim hujan adalah musim yang sangat menyakitkan dan memilukan bagi mereka, kenapa tidak setiap hujan tiba mereka harus merelakan rumah dan tempat tinggal mereka digenang air akibat banjir. Malapetaka ini sudah tentu bisa diprediksikan tiap tahunnya Jakarta pasti mengalami musibah banjir. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Jakarta untuk mengatasi banjir itu sendiri, tetapi kenyataannya sampai sekarang warga Jakarta masih saja merasakannya. Menurut saya kebijakan-kebijakan yang diambil belum maksimal mengatasi masalaha tersebut. Berbicara factor utama dari masalah banjir adalah kurangnya kesadaran warga Jakarta membuang sampah pada tempatnya dan minimnya gaya hidup sehat. Disamping itu juga pembangunan fisik yang terus berkembang di Jakarta berdampak negatif pada ekosistem lingkungan sehingga daya serap air berkurang., pemukiman penduduk yang berubah menjadi mall-mall dan perkantoran elit, dan lain sebagainya. Di samping itu juga sungai-sungai yang ada di Jakarta semakin lama semakin kecil sehingga system drynase atau irigasi mengalami macet dan tersembat. Sampai Jokowi terpilih menjadi Gubernur masih saja banjir datang. Maka perlu kebijakan yang mampu mengatasi persoalan tersebut.
Dari latar belakang masalah tersebut, jika saya terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta maka saya dapat merumuskan masalah kebijakan Publik atau Setting Agenda dari problem banjir itu antara lain : Faktor yang paling mendasar dari permasalahan banjir adalah belum adanya kesadaran warga Jakarta membuang sampah pada tempatnya, tata kelola lingkungan itu masih kurang seperti : minimnya lahan produksif untuk menanam pohon upaya penghijauan. Jumlah penduduk yang padat dan penduduk pendatang yang ke Jakarta cukup banyak, system Drynase atau irigasi yang tidak berfungsi akibat tumpukan sampah-sampah.
Masalah tersebut harus ditangani dengan serius oleh kita semua terutama pemangku kebijakan yaitu Gubernur dan instansi-instansi terkait. Jika saya terpilih menjadi gubernur DKI maka saya akan membuat dan menyusun kebijakan berdasarkan masalah itu berupa : kebijakan mengeluarkan aturan dan sanksi terhadap bagi siapa saja yang terbukti membuang sampah di sungai, sanksi itu berupa denda atau dipenjarakan.
Kebijakan yang kedua adalah mengeluarkan tata aturan tentang lingkungan hidup berisikan: diwajibkan warga Jakarta menanam pohon disekitar rumah dll. Selanjutnya adalah saya akan membuat program membangun tanggul, waduk, dan kanal dari sungai-sungai yang ada di Jakarta sehingga air sungai tidak meluap kepemukiman warga. Yang terakhir adalah membangun system Irigasi yang baik sehingga arus air sungai tidak tersumbat.
Dari berbagai kebijakan yang saya rencanakan tersebut adakalanya saya memilih alternative kebijakan yang benar-benar bermanfaat, dapat mengatasi masalah banjir di Jakarta. Tentu kebijakan tersebut memiliki dampak yang tinggi untuk keberlangsungan hidup warga Jakarta. Saya akan memilih dari yang baik berupa: kebijakan pembuatan waduk, tanggul dan kanal dari sungai-sungai yang melalui Jakarta. Peraturan dan sanksi bagi siapa yang membuang sampah sembarangan. Dan membangun system Irigasi yang baik. Saya rasa, kebijakan ini yang bisa mengatasi masalah banjir di Jakarta.
Tahap selanjutnya adalah bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Agar kebijakan tersebut dapat memenuhi target dan tujuan maka diperlukan sebuah kerjasama dan komunikasi yang baik antar struktur birokrasi yang ada. Memilih orang-orang yang kompeten dalam menangani masalah banjir tersebut. Hal yang paling penting juga adalah masalah anggaran dan sumber daya yang diperlukan dalam membiayai program atau kebijakan yang direncanakan. Yang terakhir adalah diperlukan juga implementor berwatak jujur, punya komitmen, dan berjiwa demokrasi. Sehingga pada akhirnya nanti kebijakan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan sasaran, keinginan dan tujuan.
Setelah tahap implementasi, maka diperlukan monitoring dan evaluasi. Bertujuan  untuk memantau, mengawasi dan melihat kekurangan selama implementasi kebijakan. Nantinya dapat meminimalisir sedini mungkin kendala-kendala dan hambatannya. Evaluasi adalah yang sangat penting karena apakah kebijakan yang dijalankan tersebut sudah berhasil memenuhi target dan tujuan atau belum. Monitoring saya lakukan setiap hari demi kebijakan tersebut berjalan dengan baik. Tentu dipilihkan orang-orang yang jujur dan mau bekerja sama. Sedangkan Evaluasi dilakukan setiap enam bulan sekali agar tidak adanya kecurangan dalam anggaran, biaya dan bahan-bahan yang diperlukan. Sehingga kebijakan tersebut benar-benar berjalan dengan baik dan tepat sasaran.