Dilema Hukum Di Balik Kontroversi Disertasi: Mencari Keadilan dalam Pusaran Akademik.
Di tengah hiruk pikuk dunia akademik Indonesia, sebuah kontroversi plagiasi telah membuka diskusi serius tentang penegakan hukum dalam ranah pendidikan tinggi. Kasus dugaan plagiasi dalam disertasi doktoral Bahlil Lahadalia tidak hanya menyentuh aspek etika akademik, tetapi juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan krusial tentang implementasi hukum yang berlaku.
Kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah menyediakan perangkat yang cukup komprehensif untuk menangani kasus-kasus plagiasi akademik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi berdiri sebagai benteng pertama, dengan tegas mengatur kewajiban menjaga orisinalitas karya akademik. Peraturan ini diperkuat oleh Permenristekdikti Nomor 17 Tahun 2010 yang secara spesifik mengatur mekanisme pencegahan dan penanggulangan plagiat. Keduanya membentuk fondasi legal yang kokoh untuk menjamin integritas akademik di perguruan tinggi Indonesia.
Temuan similarity sebesar 13% antara disertasi doktoral dengan skripsi S1 membuka pertanyaan hukum yang kompleks. Dalam kacamata hukum, angka ini tidak bisa dilihat sebagai nilai matematis semata. Ia harus diurai dalam konteks yang lebih luas: bagaimana konten tersebut digunakan, apakah ada pengakuan sumber yang tepat, dan sejauh mana kemiripan tersebut mempengaruhi orisinalitas karya secara keseluruhan. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan terhadap karya ilmiah sebagai kekayaan intelektual, menjadikan setiap bentuk penggunaan tanpa izin atau pengakuan sebagai pelanggaran hukum yang serius.
Dalam konteks penegakan hukum, proses verifikasi menjadi tahapan krusial yang memerlukan kehati-hatian dan profesionalisme tinggi. Pembentukan tim investigasi independen bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah keharusan untuk menjamin objektivitas. Tim ini harus bekerja dengan standar pembuktian yang ketat, mengingat konsekuensi serius yang bisa timbul dari hasil investigasi mereka. Pencabutan gelar akademik, pembatalan ijazah, hingga dampak terhadap karier profesional menjadi pertaruhan yang tidak ringan.
Namun, di tengah tuntutan ketegasan hukum, prinsip keadilan tidak boleh dikesampingkan. Hak pembelaan dan klarifikasi dari pihak terlapor harus tetap dihormati. Proses hukum yang fair mengharuskan adanya kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti-bukti pembanding dan penjelasan yang memadai. Asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi, meski tekanan publik untuk penyelesaian cepat menguat.
Kasus ini juga membawa dimensi tambahan mengingat posisi Bahlil sebagai figur publik. Dampak dari keputusan hukum yang akan diambil bisa melampaui ranah akademik dan merambah ke aspek kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi. Oleh karena itu, proses penanganan harus dilakukan dengan extra prudent, tanpa mengurangi ketegasan dalam penegakan hukum.
Ke depan, kasus ini bisa menjadi momentum penting bagi pembaruan sistem pengawasan karya akademik di Indonesia. Institusi pendidikan tinggi perlu membangun mekanisme pencegahan yang lebih ketat, sistem deteksi yang lebih canggih, dan prosedur penanganan yang lebih transparan. Harmonisasi antara ketegasan hukum dan prinsip keadilan menjadi kunci dalam menyelesaikan kasus-kasus serupa di masa mendatang.
Pada akhirnya, penyelesaian kasus ini akan menjadi preseden penting dalam penegakan hukum di dunia akademik Indonesia. Bagaimana proses hukum dijalankan, bagaimana keadilan ditegakkan, dan bagaimana keseimbangan dicapai antara sanksi dan pembinaan, akan menentukan masa depan integritas akademik di negeri ini. Semua pihak yang terlibat memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kebenaran dan keadilan tetap menjadi prioritas utama dalam penyelesaian kasus ini.
Nasib Doktoral "Bahlil".
