Oleh: Ahkam Jayadi
Tanggung jawab pimpinan institusi negara dan pemerintahan terhadap perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) merupakan isu krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pendekatan multidimensi melalui analisis dari perspektif hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum konstitusi, hukum pidana, dan hukum perdata, serta etika pemerintahan dan etika publik, memberikan gambaran holistik terkait tanggung jawab tersebut.
Artikel ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana tanggung jawab pimpinan institusi negara dan pemerintahan diposisikan secara hierarkis, mulai dari tanggung jawab administratif hingga tanggung jawab hukum dan moral.
Tanggung jawab pimpinan institusi negara dan pemerintahan dalam pengelolaan aparatur sipil negara tidak hanya terbatas pada pengelolaan administratif, tetapi juga menyangkut aspek hukum dan etika. Kejahatan yang dilakukan oleh ASN, baik yang berkaitan dengan korupsi, penyalahgunaan kewenangan, maupun kejahatan lainnya, sering kali menimbulkan pertanyaan terkait tanggung jawab hierarkis dari pimpinan.
Tanggung jawab tersebut tidak dapat dipisahkan dari dimensi hukum dan etika. Hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum konstitusi, hukum pidana, dan hukum perdata memberikan instrumen normatif yang mengatur batasan dan kewajiban seorang pimpinan dalam lingkup pemerintahan. Selain itu, etika pemerintahan dan etika publik memperkuat kerangka normatif tersebut, mengingat pimpinan bertanggung jawab dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, jujur, dan akuntabel.
Tanggung Jawab Pimpinan Menurut Hukum Administrasi Negara. Dalam perspektif hukum administrasi negara, tanggung jawab pimpinan institusi pemerintah terkait kejahatan ASN bersumber dari konsep tanggung jawab atasan secara administratif. Pimpinan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian ASN di bawah wewenangnya.
Tanggung Jawab Pengawasan (Supervision Responsibility). Pimpinan memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap ASN. Jika seorang ASN melakukan kejahatan, dan terbukti bahwa kejahatan tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dari pimpinan, maka pimpinan dapat dimintai tanggung jawab administratif.
Tanggung Jawab Tindakan Administratif. Pimpinan bertanggung jawab dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada ASN yang melakukan kejahatan. Sanksi dapat berupa teguran, pemotongan gaji, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan.
Tanggung Jawab Kebijakan (Policy Responsibility). Jika kebijakan yang diambil oleh pimpinan menyebabkan peluang terjadinya kejahatan ASN (misalnya, pengelolaan keuangan yang lemah), maka pimpinan dapat dianggap bertanggung jawab.
Tanggung Jawab Pimpinan Menurut Hukum Tata Negara. Hukum tata negara memandang pimpinan institusi pemerintahan sebagai bagian dari struktur kelembagaan yang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan berjalan sesuai prinsip-prinsip konstitusi.
Tanggung Jawab Konstitusional. Dalam kerangka konstitusi, seorang pimpinan institusi negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Jika kejahatan ASN merugikan hak konstitusional, misalnya terkait perlindungan hukum dan pelayanan publik, maka pimpinan dapat dimintai pertanggungjawaban.
