Judul tulisan ini terinspirasi dari tuntutan sebuah serikat buruh terhadap pemerintah agar melakukan pemecahan yang kreatif terhadap subsidi dengan BBM melalui peningkatan pendapatan pajak dan efisiensi anggaran. Saya sangat setuju dengan tuntutan organisasi buruh tersebut tetapi bukan hanya sampai di situ melainkan lebih “kreatif” lagi dalam penerapan subsidi BBM. Pendekatan yang dimaksud adalah membalik paradigma dimana selama ini pemerintah yang secara langsung membayar selisih antara harga pasar dan harga subsidi yang tercantum di pompa bensin menjadi rakyat yang membayarkan subsidi pemerintah di pompa bensin.
Bagaimana caranya?
Sangat simpel, pemerintah tinggal menerbitkan uang kertas, misalnya bernominal Rp.40.000,- untuk subsidi 10 liter bensin/solar dan Rp.8.000 untuk subsidi 2 liter bensin jika disepakati subsidi Rp.4.000 untuk setiap liternya. Uang kertas ini didistribusikan melalui bank-bank pemerintah dan swasta dengan memberikan beberapa kriteria, misalnya STNK atau surat keterangan kendaraan atau kapal yang berlaku serta KTP. Uang kertas ini hanya berlaku untuk pembayaran di SPBU serta yang bisa menyetorkan ke pihak perbankan adalah perusahan SPBU yang terdaftar.
Pada tahap ini saja sudah mulai tesaring konsumen subsidi BBM, misalnya kendaraan mewah dan boros di atas 2000 CC tidak lagi menikmati subsidi BBM. Di lain sisi, pemerintah juga mendapatkan volume real BBM Subsidi meski masih terjadi penyimpangan tetapi skalanya relatif kecil, sedangkan penyimpangan BBM Subsidi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), meminjam istilah pilpres kemarin, dipastikan langsung hilang. Pemerintah dipastikan tidak lagi melakukan pembayaran subsidi BBM ke importir dan pedagang BBM.
Selanjutnya, pemerintah harus serius melakukan konversi BBM ke BBG dan Bahan Bakar alternatif lainnya sambil memperketat penyaluran mata uang subsidi dengan membangun sistem yang kuat dan terbuka. Jangan dilupakan peningkatan layanan sektor transpotasi umum, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kalau ingin dilakukan pengurangan subsidi maka dapat dipersempit golongan penerima subsidi, misalnya hanya angkutan umum, angkutan barang kebutuhan pokok dan kapal nelayan.
Penutup
Jika ide ini dapat disetujui secara prinsip, maka masa Presiden SBY yang tinggal hitungan minggu dapat melakukan sosialisasi dan Presiden selanjutnya dapat langsung masuk ke pelaksanaan, sehingga terjadi kesinambungan yang “manis” antara dua presiden ini. Juga diharapkan masalah subsidi BBM tidak lagi menjadi bahan bakar gerakan demonstrasi karena sebenarnya ketimpangan subsidi BBM adalah masalah kita bersama.
