Memang Kalau Jokowi Jadi Presiden, Indonesia Akan Lebih Baik ?

Pertanyaan-pertanyaan "Memang Jokowi jadi Presiden, Indonesia akan lebih baik ?"atau "Apa jaminan jika Jokowi jadi Presiden, Indonesia akan jadi lebih baik ?"atau sejenis itu banyak ditanyakan oleh para pendukung Prabowo khususnya, atau juga bahkan diantara kalangan pendukung Jokowi sendiri dalam-masa-masa Pilpres ini. Pertanyaan itu tentu sah-sah saja dan sesungguhnya merupakan sebuah bagian dari proses kita, rakyat Indonesia, sebelum dan disaat memilih. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sesungguhnya sudah tidak relevan lagi setelah tanggal 9 Juli 2014 lalu karena proses Pilpres telah dilaksanakan, walau kini masih ada proses hukum yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan sengketa Pilpres itu. Dititik ini (pada saat ini), rakyat seharusnya sudah tidak lagi terlibat atau dilibatkan secara "masif" karena tugas rakyat hanyalah memberikan suaranya, karena disaat ini yang tersisa adalah proses hukum (dan tentu, proses politik dikalangan politisi dan partai politik) dan apapun keputusan MK serta siapapun yang nantinya diputuskan sebagai Presiden dari hasil proses gugatan di MK ini, sesuai hukum yang berlaku Putusan MK bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap (final and binding). Putusan MK adalah produk hukum atau putusan peradilan tertinggi yang tidak dapat dilakukan upaya hukum banding apapun lagi. Oleh karena itu, saya sepakat dan dari awal sejak Prabowo menyatakan mengundurkan diri dari proses perhitungan suara di KPU lalu, mendukung upaya Koalisi No.1 untuk mengajukan gugatan ke MK, jika memang memiliki alasan hukum untuk gugatannya itu (sebagaimana selalu dinyatakan dalam berbagai pidato dan pernyataan-pernyataan politiknya). Bahwa nanti dalam proses di MK gugatan itu akan terbukti atau sesungguhnya hanyalah berupa sebuah pernyataan politis tanpa bukti, dasar, fakta atau saksi yang kuat, biarlah, proses peradilan di MK, sebagaimana dapat disaksikan semua oleh rakyat Indonesia karena bersifat terbuka, yang nanti akan menentukan. Tetap upaya Koalisi No.1 untuk melakukan gugatan ke MK adalah merupakan hak konstitusional mereka dan itu harus diapresiasi karena  jauh lebih baik dari langkah-langkah lain yang belum tentu sesuai hukum dan konstitusional. Terlepas dari kehebohan, berbagai kejanggalan, bahkan berbagai kelucuan yang terjadi dalam proses persidangan di MK yang sedang berlangsung saat ini, pertanyaan-pertanyaan yang menjadi topik bahasan kita kali ini terus mencuat, dan karena mari sejenak kira bahas. Sesungguhnya, sebagaimana dikemukakan di atas, pertanyaan-pertanyaan itu valid, namun juga bukan hanya berlaku bagi Jokowi. Pertanyaan itu belaku bagi kedua Pasangan baik Jokowi maupun Prabowo; "Apa jaminannya Indonesia akan lebih baik jika dipimpin Prabowo ?". Tentu, pertanyaan ini akan sulit untuk dijawab oleh siapapun, kecuali, mungkin, oleh beberapa paranormal atau dukun yang entah kenapa terlihat cukup aktif belakangan ini; bahkan ada yang siap ditembak mati jika Prabowo kalah. Itulah sebabnya, bagi kita semua, rakyat Indonesia khususnya yang maish berfikir normar dan tidak percaya hal-hal seperti tahayul begitu, dalam proses Pemilu ini kita memerlukan adanya kampanye dimana dalam masa itu, masing-masing Calon mempresentasikan bahkan memperdebatkan (agar lebih tajam), visi misi serta cara-cara atau pendekatan atau kebijakan yang akan mereka ambil untuk mencapai visi misinya tersebut. Itulah, disamping track record masing-masing Calon, yang seharusnya menjadi dasar (dalam suatu Pemilu yang sehat) bagi rakyat untuk memilih dan "BERHARAP" jika nanti orang yang dipilihnya itu menjadi Presiden, harapan itu akan terwujud atau sebagaian besar terwujud. Lantas, kemudian siapa donk yang harus menjamin bahwa orang yang dipilihnya itu akan menjalankan kebijakannya sesuai dengan apa yang mereka bayangkan dan rencanakan dan disampaikan dalam kampanye-kampanyenya itu ? Kitakah, rakyat atau para pendukung yang bersangkutan saat Pilpres berlangsung ? Tentu saja tidak. Peran dan tugas rakyat adalah "MEMILIH" atau "MEMBERIKAN SUARANYA" lalu hanya dapat "berharap". Rakyat, dari sudut hukum, tidak mempunyakewenangan melakukan pengawasan secara langsung atas  jalannya pemerintahan. Lalu siapa donk jika bukan kita, rakyat ? Itulah yang oleh sistem hukum tatanegara kita diatur sebagai peran MPR/DPR yang akan diisi oleh wakil-wakil rakyat yang berasal dari berbagai Partai Politik dan Perwakilan Daerah yang dipilih rakyat melalui Pemilihan Legistatif (Pileg) yang telah kita laksanakan sebelum Pilpres itu. Itulkah sebabnya, walau negara kita tak menggunakan sistem Parlementer, Partai-partai Politik yang tidak masuk dalam koalisi pemerintahan nantinya harus menjalankan peran sebagai "PENGAWAS" dan kekuatan penyeimbang agar PEMERINTAH yang dipimpin oleh Presiden terpilih, siapapun dia, akan dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, untuk mencapai visi dan misinya itu, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kenapa harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku ? Yang karena kita berkomitmen menjalankan negeri ini sebagai negara hukum, tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tujuan hanya boleh dicapai dengan cara-cara yang halal, dalam koridor yang diperbolehkan oleh hukum. Namun, bisakah, kita rakyat negeri ini turut berperan mengawal jalannya pemerintahan saat dipimpin oleh Presiden terpilih nanti ? Ya, dalam batasan tertentu, tentu saja bisa. Lihatlah apa yang terjadi dengan Pilpres kali ini. Betapa HEBAT dan LUAR BIASA nya rakyat terlibat dan melakukan banyak hal bukan hanya untuk secara sukarela medukung Calon yang dipilihnya namun juga untuk memastikan terjadinya Pemilu yang trasparan, bersih dan jujur.  Tidak satu pun kita, rakyat negeri ini dapat menjamin bahwa nantinya pemimpin yang kita pilih akan menjalankan semua yang telah disampaikan atau dijanjikan dalam pemilu. Kita pun akan mengerti jika nantinya dalam pelaksanaannya tidak akan mudah menlaksanakan semua hal yang sebutkan dalam kampanye. Namun transparansi persoalan kan dapat dilakukan. Saya yakin, melihat apa yang dilakukan oleh rakyat dalam proses Pilpres ini,  Rakyat negeri ini tidak akan tinggal diam dan akan tetap turut aktif berperan serta, dengan cara-cara yang dilakukan oleh rakyat tentunya, dalam mengawal siapapun yang akan meminpin negeri ini, agar menjadikan Indonesia lebih baik untuk SELURUH rakyat INDONESIA, no matter apapun pilihannya disaat Pilpres lalu. Sambil tetap memonitor perkembangan persidangan di MK dan menunggu hasilnya, mari tetap produktif dan beraktivitas seperti biasa. Keep moving forward. Salam INDONESIA RAYA. *Asli foto diunduh dari sini.