Mang Usil: Menurut Ahok ada anggaran "siluman" sebesar Rp.12 trilliun lebih dalam APBD DKI Jakarta versi DPRD tidak pernah diminta dan tidak diperlukan. Sekolah2 misalnya dikasih UPS sebesar Rp 6 milyar, tiap Keluarahan juga dikasih UPS sebesar Rp 4 milyar, dll, dll. Uang Rp 4m satu kelurahan yg rencananya buat beli UPS gitu kan sudah cukup buat sebuah gedung kantor kelurahan yg wah bangettt..
DPRD: Gak ada yg siluman. Semua transparan kok. Rapat2 Banggar terbuka untuk umum. Ahok yang melanggar UU. Masak APBD yg diajukan ke Mendagri bukan yang disetujui DPRD ? Makanya patut dilakukan penyelidikan dan jika perlu diturunkan dari Jabatannya.
Mang Usil: Jadi DPRD marah karena dana Rp. 12 trilliun lebih dalam APBD DKI Jakarta 2015 yang penggunaannya dan barang2nya gak jelas dan dibeli dengan UANG RAKYAT itu sekarang tidak ada atau ditolak oleh AHOK ? Bukannya bagus Ahok berusaha menyelamatkan Rp. 12 trilliun lebih UANG RAKYAT ? Mengapa DPRD ngotot sekali dengan APBD yg sangat menyolok merupakan upaya perampokan uang rakyat itu ??
DPRD: Bukaaan... Bukaaan itu masalahnya. Ahok itu gak mengenal Etika. Juga melanggar UU.
Mang Usil: Bukannya yang dilakukan Ahok itu justru mencegah semua pihak yang terlibat dari melanggar UU karena jelas2 itu sangat kental ada upaya KORUPSI kalau gak mau dibilang PERAMPOKAN uang rakyat. Korupsi atau Merampok kan justru melanggar UU ?
DPRD: Tapi pembelanjaan uang negara oleh Pemerintah Daerah yang disetujui DPRD itu sah, bukan perampokan.
Mang Usil: Walaupun membelanjakan uang rakyat secara BOROS dan TIDAK MASUK AKAL ??
DPRD: Pokoknya Ahok gak Etis. Kan semua ini jika tidak setuju bisa dibicarakan ??
Mang Usil: Maksudnya dinegosisikan dan dicapai kesepakatan gitu ?? Kalau jelas2 tidak dibutuhkan, kenapa juga barang2 itu dipaksakan masuk ke APBD dengan jumlah nilai yang juga tidak masuk akal ? Ya kan gak perlu dibicarakan. Cukup dicoret aja dari semua pos nya di APBD.
DPRD: Pokoknya gitu deh.. Ahok kan bikin malu kita aja.
Mang Usil: Malu ketahuan siapa sesungguhnya orang2 yg mengaku sebagai "wakil rakyat" itu ? Lebih penting mana sebenarnya menyelamatkan muka dari malu atau menyelamatkan uang rakyat ?? Pengadaan barang-barang siluman yg gak jelas dan gak dibutuhkan itu kan sebuah kejahatan teroganisir ? Apa ini memang melibatkan atau malah diorganisir oleh DPRD karena sekareang DPRD yang terlihat ngotot ? Apa bapak-ibu anggota Dewan yang merasa dirinya terhotmat gak tau bahwa para pemenang tender tahun lalu untuk barang-barang sejenis yang sempat lolos di APBD tahun lalu adalah pemenang tender siluman alias tidak jelas perusahaannya ? Ada perusahaan pemenang tender yang ternyata cuma usaha foto copy abal-abal, ada yang gudang pakan ternak, ada yang di numpang alamat toko genteng, dll, dll.
DPRD: Udah deh.. Kamu kok pertanyaannya susah2. Ini kan hak DPRD buat tanya-tanya dan menyelidiki dengan Hak Angket. Bukan malah kamu yang menyelidiki kita2...
