“Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas: Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara”
- UUD 1945; BAB III; Kekuasaan Pemerintahan Negara; Pasal 10.
Presiden Jokowi mencanangkan pembangunan yang terkonsentrasi dan menjadikan Negeri sebagai Poros Maritim. Pintu arus keluar masuk perdagangan antara Samudra India dan Pasific. Maka pembangunan infrastruktur harus terkait, terhubung dan berfungsi sebagai stimulan pertumbuahan industri maritim. Kemaritiman dijadikan pemasok devisa, serta sebagai pertahanan dan keamanan kedaulatan Negeri Pertiwi. Tatkala pemerintah tidak mengkonsentrasikan diri dan lemah disektor kemaritiman yang nota bene 2/3 luas Negeri didominasi lautan, Illegal Fishing & Illegal Trespassing, Air Space & Ocean Defense Breaching, Oil and Gas Smugling, Drugs Smugling, dan banyak penyelundupan barang sandang pangan terjadi. Mudah ditembus dan dilalui tanpa halangan berarti. Kelemahan inilah yang menjadikan KEMAKMURAN MAFIA MIGAS dan SINDIKAT NARKOBA Internasional dan Nasional.
Penetapan kabinet sebelum reshuffle, merupakan pencari bentuk, menyaring dan menguji orang yang diusulkan oleh partai-partai pendukung dan profesional yang ditunjuk presiden. Setelah beberapa bulan berlalu, hanya menteri dari kalangan profesional lulus ujian, juga dari partai. Dari kalangan Profesional dan Karir beberapa menteri menunjukan kebolehaan dan kemampuan, diantaranya yang patut mendapat acungan jempol, sementara baru tertuju pada Meteri Kelautan Perikanan Susi, Menlu Retno Marsudi, dan Menteri perhubungan Ign. Jonan. Ketika Presiden melakuan reshuffle, masyarakat dikejutkan oleh penunjukan Rizal Ramli sebagai MenKo Kemaritiman. Pro dan kontra pun bermunculan, kelompok mana yang kontra? Kelompok maling dan para budaknya, termasuk Media dan Jurnalis “Pelacur”, Akademisi dan Politisi “Pelacur”, yang “melacurkan” diri pada para MAFIA dan MALING.
Tiba-tiba MenKo Kemaritiman menggebrak ESDM secara terbuka, para “Pengusaha Besar” Greedy Crook Capitalist a.k.a Kotoran Iblis lebel dari Paus Fransiskus, panik sekaligus kalang kabut. Para pengusaha “dung of the devil” yang merasa besar, hebat, terhormat dan terpandang (berlimpah kerena manipulasi, menyuap dan mencuri uang rakyat melalui proyek pemerintah dan BUMN), yang mengincar projek di ESDM dan BUMN (Pertamina, Pelindo, PLN, dll), merasa kehilangan atau terpotong.
Hanya dalam hitungan hari MenKo Kemaritiman RR, menguak beberapa hal yang tidak semestinya/belum perlu dilakukan dan dijadikan projek prioritas untuk dikerjakan oleh BUMN. Kalau MenKo keliru atau salah langkah, mengapa Presiden Jokowi merestui (karena ia melihat ketulusan seorang Rizal Ramli?), dan yang harus dicamkan, Pemuka Parta PDIP tidak ada yang mengkritik tindakannya secara keras, bahkan ia telah berkunjung ke Ketua Umumnya; “Everything looks find!”
Penembakan kantor ESDM
Pada awal gebrakan Menteri Susi dan Marsudi terkait diledakkannya perahu para pencuri ikan, juga terjadi geger pro dan kontra, siapa yang kontra? Yang memiliki kebiasaan mencuri dan berprofesi sebagai “Maling” dilautan. Begitu juga tatkala MenKo Kemaritiman RR membuat gebrakan, siapa yang pro dan siapa yang kontra? Yang kontra pada dasarnya adalah para kotoran iblis, dengan alasan apapun. Memang ada perbedaan besar dengan gebrakan Menteri Prikanan Susi, kali ini terhubung dengan industri energi yang sangat vital dan memberikan keuntungan rutin berlimpah ruah per harinya, bagi para kriminal migas.
Dimanapun didunia, Mafia Migas selalu berkedok menggunakan perusahaan-perusahaan legal. Kelebihan mafia ini adalah organisasi dan cakupannya. Kelompok mafia migas hanya bisa ditandingi kehebatannya oleh Mafia Narkoba. Bahkan seorang “Don Corleone” (mengambil julukan dari film “God Father”) dinegeri ini mungkin menjalankan dan mengendalikan keduanya.
