Apa Kata Analis Politik tentang Pelaporan Dirty Vote?
Analis politik yang juga dihadirkan dalam iNews Prime, Hendri Satrio membantah klaim M. Natsir bahwa kritik akademisi merupakan bentuk politisasi. Menurutnya, Presiden Jokowi sendiri menyebutnya hal yang biasa dalam demokrasi. Terkait kredibilitas pakar, tidak semudah itu diragukan karena mereka sudah tersertifikasi atau teregister dari sebuah perguruan tinggi. Tentang film, ia setuju pro dan kontra adalah sesuatu yang wajar, tetapi menurutnya seharusnya film dibalas pula dengan menerbitkan film. Kemudian jika pelanggaran terkait Pemilu seharusnya dilaporkan ke Bawaslu karena mereka juga memiliki Sentra Gakkumdu. Meski demikian, apa yang disampaikan oleh M. Natsir adalah sesuatu yang dibolehkan dalam demokrasi. Adapun tentang film itu sendiri, ia menyebut bahwa film ini menyajikan apa yang telah menjadi komsumsi publik yang kemudian dikomentari oleh tiga pakar hukum yang menjadi nara sumber.
Salah satu pemain yang dilaporkan itu adalah Zainal Arifin Mochtar. Pakar Hukum Tata Negara UGM ini memberikan tanggapan bahwa itu adalah resiko yang harus dihadapi. Meski demikian sebagaimana Hendri Satri, akademisi UGM ini juga menyebut bahwa karena ini ranahnya Pemilu maka seharusnya pelaporan itu dilakukan ke Bawaslu.
Anies-Muhaimin dan Jusuf Kalla Dilaporkan ke Bawaslu
Jika sutradara dan pemain Dirty Vote telah dilaporkan ke Bareskrim Polri dan Sentra Gakkumdu, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dilaporkan ke Bawaslu terkait film ini. Bahkan selain Anies dan Muhaimin, Jusuf Kalla juga ikut dilaporkan. Anies Baswedan dilaporkan oleh Rampai Nusantara sedangkan Muhaimin dan Jusuf Kalla dilaporkan oleh Advokat Lisan. Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar menerangkan bahwa pelaporan ini karena perbuatan terlapor yang mengomentari film Dirty Vote di kediaman Jusuf Kalla pada Senin (12/02/2024).
Lebih lanjut, Mardiansyah menjelaskan bahwa Anies juga mengeluarkan pernyataan bahwa penyelenggaraan Pemilu sudah diatur, kotor dan penuh dengan praktik manipulasi. Pernyataan lain Anies yang disorot adalah "rakyat yang menginginkan perubahan". Menurutnya pernyataan ini merupakan slogan pasangan AMIN. Ia menilai pernyataan ini merupakan kampanye padahal sudah memasuki masa tenang. Sementara itu perwakilan Advokat Lisan melaporkan Muhaimin Iskandar karena ia mengunggah trailer film Dirty Vote melalui akun X miliknya dengan dilengkapi caption, "ada yang sudah nonton?." Adapun Jusuf Kalla dilaporkan karena pernyataannya di sebuah media nasional bahwa Dirty Vote baru menyampaikan 25% kecurangan Pemilu. Pernyataan ini seolah-olah ingin membangun narasi kecurangan. Demikian dikutip dari salah satu video Tribun Network (13/02/2024).
Demikian, kontroversi dan polemik terkait film Dirty Vote. Semoga fakta-fakta yang disusun secara kronologis dan kausalitas ini dapat mengedukasi kita dalam menilai dinamika Pemilu 2024 khususnya tentang Pilpres. Sebenarnya, kontroversi dan polemik tentang Dirty Vote ini belum lengkap tanpa respon Presiden Jokowi atau Cawapres Gibran Rakabuming Raka yang bisa saja merasa dirugikan dengan terbitnya Dirty Vote. Sayangnya, keduanya mengaku belum menonton filmnya hingga hari pencoblosan 14 Februari 2024.
