Dalam historiografi politik, istilah relawan sudah diperkenalkan sejak pertengahan abad ke-18 di Prancis. M. Fr. Voluntaire memperkenalkan istilah relawan untuk mereka yang memberikan pelayanan kepada para tentara yang sedang berperang. Maka sejak itu dikenal luas istilah volunteer yang diambil dari nama M. Fr. Voluntaire. Meski demikian, istilah relawan yang dikenal hari ini terambil dari bahasa Jerman "activismus" yang muncul pada akhir Perang Dunia I. Istilah "aktivisme" kemudian dipergunakan untuk menandai keterlibatan politik secara aktif oleh kaum intelektual. Aktivitas itu bukan hanya terbatas pada pemikiran, tetapi bagaimana membela dan mewujudkan pemikiran tersebut.
Dalam konstalasi pemilihan di Indonesia, relawan politik biasanya disinergikan dengan partai politik pengusung calon legislatif atau pasangan capres-cawapres. Relawan bukan hanya bentuk partisipasi politik masyarakat sipil, tetapi merekalah yang berada di garda terdepan untuk mempengaruhi pemilih sebab pergerakan mereka lebih masif.
Dengan posisi demikian, relawan menjadi rentan untuk menjadi sasaran serang kelompok anti-demokrasi. Maka pada kesempatan ini kami mencoba mengulas penyerangan terhadap relawan secara historis dengan data-data yang dapat diuji kevalidannya di media-media yang antihoaks. Lalu menjawab pertanyaan: apakah setiap penyerangan terhadap relawan pasti terkait dengan pemilihan?
Pembakaran Posko Relawan Jokowi-JK di Pilpres 2014Â
Seperti banyak kita ketahui bahwa pada Pemilu-pemilu yang digelar pada masa Orde Baru tidak pernah kita dengar adanya penyerangan terhadap relawan. Bisa jadi karena pada saat itu pasangan presiden-wakil persiden belum dipilih secara langsung sehingga masyarakat juga tidak terlibat interaksi langsung dalam dinamika Pilpres. Lalu bagaimana dengan Pemilu sejak Reformasi khususnya Pemilu atau Pilpres 2014 dan 2019?.
Kita mulai dengan Pilpres 2014. Diberitakan oleh beberapa media pada 26 Mei 2014 tentang pembakaran posko relawan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) di Jl. Sultan Agung, Setia Budi, Jakarta Pusat. Akibatnya ratusan dokumen relawan yang dukung Jokowi-JK hangus terbakar. Dalam waktu hampir bersamaan, sebuah baliho berukuran 4x6 bergambar wajah Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri ikut dibakar di depan markas pendukung PDI-P Satgas Nasional Cakra Buana, Cideng, Jakarta Pusat.
Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK saat itu, Tjahyo Kumolo mendesak Kapolres Metro Jakarta Selatan untuk mengusut tuntas dan menangkap pihak-pihak yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dengan melakukan aksi-aksi teror menjelang Pilpres 9 Juli 2014. Tjahyo bahkan mengimbau Kapolri, Jenderal Sutarman agar menginstruksikan jajarannya untuk melakukan langkah-langkah antisipatif mencegah teror serupa tidak terjadi lagi.
Jokowi sendiri saat itu berkomentar bahwa jika betul posko itu dibakar, maka itu adalah bentuk politik intimidasi yang bertujuan menakut-nakuti. Lebih lanjut Jokowi mengajak kedua kubu Capres-Cawapres untuk meninggalkan politik intimidasi, tetapi politik ide adu gagasan, menyelesaikan masalah mencari solusi masalah kota, bangsa dan rakyat. Jika Jokowi menyebut pembakaran itu sebagai politik intimidasi, pasangannya Jusuf Kalla menyebut tindakan itu sebagai bentuk anarkistis dan pelakunya tidak mengerti demokrasi.
Pihak PDIP yang melaporkan kebakaran itu ke Panwaslu dan kepolisian mencurigai adanya kesengajaan dalam pembakaran tersebut, sebab seminggu sebelumnya dalam acara car free day sempat terjadi saling ejek antara pendukung Jokowi-JK dengan Prabowo-Hatta. Partai Gerindra yang mengusung pasangan Prabowo-Hatta juga mengimbau kepolisian agar segera menangkap pelaku pembakaran. Sekjend Partai Gerindra, Muzani menyampaikan hal itu di rumah pemenangan Prabowo-Hatta di Polonia, Jakarta Timur.
