Ya, lupakan saja "rela" ketika menjelma "relawan" dalam ranah Politik Transaksional-Berimbalan. Tidak ada "rela mendukung" sejurus dengan "rela tidak mendapat imbalan". Dan, "imbalan" pun merupakan hal yang biasa. Contohnya 3 relawan Jokowi pada Pilpres 2014, yaitu Teten Masduki, Alexander Lay, dan Jaleswari Pramodhawardani yang masuk dalam jajaran Staf Khusus Kabinet.Â
Teten Masduki berlatar aktivis antikorupsi, anggota Tim Relawan semasa kampanye, dan masuk Kelompok Kerja (PokJa) tim transisi. Alexander Lay berlatar praktisi hukum yang membantu dalam urusan pembentukan undang-undang negara, dan anggota timses bagian Tim Hukum (Umum). Jaleswari Pramodhawardani berlatar aktivis masalah pertahanan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), aktivis masalah perempuan-anak-Papua, tokoh peduli pada kelompok minoritas, dan masuk PokJa tim transisi Jokowi-JK.
Yang patut dikasihani, bahkan jumlahnya bisa jauh lebih banyak, adalah rakyat yang turut aktif dalam dukung-mendukung salah seorang kontestan. Mereka pun jauh lebih sibuk membela "sang pujaan" sampai berseteru dengan para pembela kompetitor. Ya, sejak Pilpres 2014 mereka getol membela "sang pujaan" masing-masing tanpa imbalan apa-apa tetapi justru ujung-ujungnya meraih kecewa, benci, atau sakit hati.
Politik Utang Budi, Politik Balas Budi, atau Politik Etis
Seperti "rela" dan "relawan", balas budi dalam Politik Berimbalan (Politik Pamrih) pun merupakan hal yang biasa, bahkan jamak, meski istilah kerennya dulu "Politik Etis". Â
Istilah "politik etis" atau "politik balas budi" dicetuskan oleh Conraad Theodore van Deventer melalui artikel "Eeu Eereschuld" (Utang Budi) dalam majalah De Gids di Belanda pada 1890 dan diterapkan di Hindia Belanda (nama "Indonesia" belum diproklamasikan) pada 1901. Ternyata "Politik Etis" benar-benar berada dalam habitat yang tepat.
Membalas budi, jasa, atau kebaikan orang lain merupakan hal yang sering dianjurkan, dinasihatkan, dan diajarkan secara turun-temurun oleh sebagian masyarakat Indonesia. Kebiasaan turun-temurun yang bisa saja dikatakan sebagai budaya. Bahkan, sudah merupakan kewajiban bagi sebagian masyarakat lainnya. Hal "kewajiban" ini sama sekali di luar ranah politik, apalagi "politik warisan kolonial".
Momentum sejarah politik Indonesia sejak Reformasi 1998 dan Orde Baru 1966, bahkan mungkin 1945, pun tidak terlepas dari Politik Balas Budi alias Politik Berimbalan. Ketiga momentum itu menampakkan realitas bahwa politik ditunggangi dengan "kepentingan" (imbalan) yang bisa ditelusuri kembali.
Semaraknya istilah "politisasi agama" sekaligus "agamaisasi politik" yang mencuat sejak kontestasi Pilpres 2014 sebenarnya bukanlah hal yang baru, apalagi luar biasa.Â
Selanjutnya, atau pasca-2014, atau lagi sampai masa kampanye Pilpres 2019, realitas politik Indonesia sudah menegaskan bahwa hakikat keikhlasan dalam sisi spiritual-kultural tidak lagi mutlak-mengikat.
Hakikat keikhlasan dalam agama pun sebenarnya mengempit "kepentingan". Ceramah-ceramah di mimbar ibadah seputar "surga-neraka", "sehat-sakit", "berkat-kutuk", "bahagia-bahaya", ataupun "upah besar di surga" tidaklah lebih dari bayang-bayang imbalan. Tanpa "imbalan" semacam itu, agama tidak akan pernah menarik untuk disiarkan oleh siapa pun serta media-media hingga entah kapan kelak.
