Lima tahun yang lalu, tanggal 12 Februari 2018 malam, dibawah derasnya hujan, namun hati membara dalam dada masyarakat Yogyakarta. Hati yang membara itu disulut oleh tindak kekerasan yang diluar batas peradaban dan kemanusiaan. Minggu 11 Februari 2018, pukul 07.50, saat Perayaan Ekaristi di Kapel St.Lidwina Bedog Gampimg Sleman, seseorang menyerang pemimpin ibadat dengan pedang dan melukainya. Tidak hanya pemimpin ibadat yang terluka, ada 4 orang lain yang ikut terluka.
Kebetulan atau bukan, di awal tahun 2018 itu intoleransi dan Tindakan kekerasan terjadi secara beruntun. Yogyakarta yang pernah mendeklarasikan sebagai City of Tolerance tercabik. Malam, 12 Februari 2018 masih mencekam, dibawah guyuran air hujan, berkumpul 36 elemen masyarakat Yogyakarta di Cafe Animalika, Jalan Kaliurang, Yogyakarta mendeklarasikan Gerakan Masyarakat Yogyakarta Melawan Intoleransi, disingkat GEMAYOMI.
GEMAYOMI dimotori oleh MY.Esti Wijayati, anggota DPR-RI dari PDI-P, didukung oleh tokoh masyarakat Prof. DR. M. Mukhtasar Syamsudin, M.Hum (BNPT-DIY), Listanto Budiman (Ketua Pusat Studi Pancasila UPN Yogyakarta), Ir.Bambang Sigit Sulaksana (DPRD Sleman) dan elemen masyarakat: Tritura, BSM Central Kota, FMKI, KPKC (Justice and Peace), Lakodya, FBD, Banteng Satu, Tentara Langit, Taruna Merah Putih, Â Banser, BSM, Kalasan STAK, GRJ, FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme), Rumah Kreatif Pancasila (RKP), ANBTI, Qzruh, Ganas, GRCP, GSM, Gharba, FBN, PMII Veteran, Â FPUB, NCI, Tabah Rescue, PAMJA, Aliansi BEM, FORKI, PK, ISKA.
Gerakan pertama adalah membuat pernyataan sikap, menanggapi peristiwa intoleransi yang terus muncul dan penyerangan Kapel St.Lidwina Bedog Gamping Sleman.
PERNYATAAN SIKAP
GERAKAN MASYARAKAT YOGYAKARTA MELAWAN INTOLERANSI
(GEMAYOMI)
Dalam rangka menjaga keberlanjutan NKRI, maka kita perlu menyikapi kejadian akhir-akhir ini dengan adanya tindakan intoleransi mulai dari kejadian di Jawa Barat hingga terakhir yang terjadi di Yogyakarta, untuk itu kami menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Melawan tindakan intoleransi terhadap kebebasan beribadah umat beragama
2. Menuntut dengan tegas agar aparat penegak hukum menyelesaikan kasus intoleransi dengan seadil-adilnya
3. Memohon dengan hormat kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Raja dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar mengayomi masyarakat dengan arif dan bijaksana dan terlibat langsung dalam menyelesaikan kasus intoleransi
