Pentingnya KPPU dan Polemik di Dalamnya

Strategisnya peran KPPU dalam mendukung upaya penciptaan iklim investasi yang sehat ini yang kemudian sepertinya agak diabaikan oleh Presden RI. Ini nampak dari terlambatnya proses pemilihan Komisioner KPU periode 2018-2023. Presiden Jokowi kemang pada akhirnya menandatangani Keppres perpanjangan jabatan komisioner KPPU. 

Keppres tersebut memperpanjang jabatan komisioner KPPU saat ini, yang terhitung 27 Februari-27 April 2018. Keppres yang sama telah diterbitkan untuk masa jabatan 27 Desember 2017-27 Februari 2018. Dan dijadwalkan komisioner KPPU baru akan terpilih pada April mendatang. Tapi hal ini tetap tidak bisa menutupi adanya kepentingan tertentu untuk mengintervensi peran KPPU di masa mandatang.

Alasan pembekuan KPPU dan perpanjangan masa jabatan anggota KPPU itu dipicu proses fit and proper test(uji kepatutan dan kelayakan) calon anggota komisioner KPPU periode 2018-2023 molor dari jadwal seharusnya. Padahal, Jokowi telah menyerahkan sebanyak 18 nama calon kepada DPR sejak 22 November 2017 lalu. Namun, hingga saat ini, DPR belum menjadwalkan proses uji kepatuhan dan kelayakan.

Penyebab tertundanya seleksi anggota Komisioner KPPU ini terjadi karena ada perdebatan di internal Komisi VI DPR mengenai kelayakan panitia seleksi (pansel) dan calon-calon anggota komisioner KPPU yang dihasilkan Panitia Seleksi (Pansel). Komisi VI DPR RI menilai anggota Pansel komisioner KPPU penuh kepentingan. Sebelumnya, pemilihan tim Pansel KPPU diputuskan oleh Jokowi melalu Keppres Nomor 96/P Tahun 2017. Dalam tim tersebut terdapat enam orang yang dipimpin oleh Hendri Saparini yang dikenal sebagai ekonom. 

Sedangkan jabatan sekretaris dipegang oleh Cecep Sutiawan dan sebagai anggota Rhenald Kasali, Ine Minara S Ruky, Paripurna P Sugarda dan Alexander Lay. Enam orang inilah yang dipermasalahkan oleh DPR. DPR menganggap tim pansel KPPU ini bukan orang-orang yang punya kompetensi yang cukup untuk menial kelayakan anggota Komisioner KPPU.

Siapa saja Calon Anggota Komisioner KPPU

Berdasarkan data yang ada, sebanyak 18 calon anggota komisioner KPPU memiliki latar belakang beragam seperti akademisi, konsultan, profesional hingga pegawai KPPU. Dari kalangan akademisi yaitu, Kodrat Wibowo, Eugenia Mardanugraha, Guntur Syahputra Saragih, Kurnia Toha, Muhammad Handry Imansyah, Ningrum Natasya Sirait, dan Rima Agristina. 

Selain itu, ada Rektor Universitas Islam Darul Ulum, Afif Hasbullah. Kemudian, dari internal KPPU, ada Arnold Sihombing, Dinni Melanie, Chandra Setiawan, dan Mohammad Reza. Arnold dan Dinnie merupakan investigator KPPU. Chandra saat ini merupakan Komisioner KPPU (petahana), dan Reza merupakan staf ahli Ketua KPPU. 

 Dari kalangan profesional, anggota calon komisioner KPPU yaitu pegawai PT Bukit Asam Binsar Jon Vic S, Harry Agustanto, Direktur Eksekutif Prospera Institute Ukay Karyadi, Abdulhamid Dipopramono, Yohanes Berchman Suhartoko dan Yudi Hidayat. Nantinya, nama-nama calon tersebut akan dipilih sebanyak sembilan orang untuk menjadi anggota komisioner setelah mendapat persetujuan DPR. Setelah itu, presiden yang akan melantik anggota komisioner terpilih.

DPR otomatis memiliki waktu kurang dari 2 bulan untuk menilai dari 18 calon tersebut siapa yang layak dan siap menjadi anggota Komisioner KPPU. Sekiranya KPPU memang mempunyai peran penting dalam kehidupan ekonomi Indonesia, harusnya DPR berhenti berpolemik dan segera memilih 7 dari 18 calon yang ada.