Menyoroti Standar Ganda I Wayan Koster terhadap Israel

Hari ini beredar di media massa surat resmi penolakan gubernur Bali terhadap kehadiran Israel dalam drawing Piala Dunia U-20 2023. Rencana drawing dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2023, dan kabar terakhir FIFA secara resmi membatalkan rencana drawing tersebut.

Alasan yang dikemukanan I Wayan Koster selaku gubernur pun kurang lebih sama dengan aspirasi yang berkembang selama ini. Apalagi kalau bukan kaitan konflik Israel-Palestina yang hingga kini tidak kunjung usai. Secara tegas I Wayan Koster menolak wilayahnya dijadikan ajang drawing Piala Dunia U-20 2023 karena keberadaan tim Israel dalam kegiatan tersebut.

Sikap ini tentu saja patut dicermati. Pasalnya sejak awal I Wayan Koster menyatakan dukungannya terhadap perhelatan ini, antara lain termasuk menyediakan Stadion I Wayan Dipta sebagai salah satu venue, dan juga kesanggupan sebagai tempat drawing perhelatan tersebut. Jika dikaitkan dengan isyu keagamaan, jelas tidak. Karena konflik Israel-Palestina lebih dekat dengan umat Islam.

Namun jika dikaitkan dengan sikap yang diambil Soekarno atas Palestina, mungkin sangat masuk akal. Sehingga ketika Ganjar Pranowo yang nota bene kader PDI berteriak, I Wayan Koster pun turut berteriak. Secara tegas melalui surat resmi, menolak pelaksanaan drawing Piala Dunia U-20 2023 gegara keberadaan tim Israel di dalamnya.

Hal menarik lain adalah ajang internasional yang diselenggarakan di Bali setahun yang lalu. Pada ajang Inter-Parlementary Union (IPU) yang bertempat di Bali,2 anggota Dewan Israel diperbolehkan menghadirinya. Gubernur Bali sebagai tuan rumah pertemuan tersebut tidak menolak kedatangan mereka. Mereka yang datang mewakili Partai Likud dan Yesh Atid.

Nah, ketika kali ini Gubernur Bali, I Wayan Koster dengan keras menolak kehadiran Israel dalam ajang drawing tersebut, tentu saja menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa di balik penolakan ini. Adakah ini merupakan inisiatif pribadi? Rasanya tidak mungkin. Pasalnya dalam sebuah wawancara dia mengatakn bahwa itu bukan sikap pribadi, tetapi sikap pemerintah juga. Hal ini disampaikan di Gedung DPR RI Senayan, Senin 27 Maret 2023 (kompas.com).

Namun ketika didesak lebih jauh, I Wayan Koster justru berkelit. Dia mengatakan agar bertanya pada yang berhak. Nah, jika I Wayan Koster menyebut ada pihak yang berhak memberikan penjelasan, lalu siapa? Benarkan sikap penolakan itu dari pemerintah sendiri. Lalu siapa? Bingung.

Lembah Tidar, 27 Maret 2023