Tidak mengaitkan antara perjanjian yang muncul menyangkut Anis Baswedan dengan agenda Pilpres 2024, rasanya sulit. Diakui atau tidak, keluarnya perjanjian ini tetap berkaitan dengan Pilpres 2024. Kalau tidak, seharusnya perjanjian ini muncul jauh sebelum pendeklarasian Anies Baswedan oleh Nasdem, atau bahkan jauh sebelumnya.
Perjanjian antara beberapa kader Gerindra dengan Anies Baswedan yang beberapa hari ini mengemuka. Tak tanggung-tanggung, terdapat 2 perjanjian yang menyangkut Anies Baswedan. Satu perjanjian, konon berkaitan dengan Pilgub 2016, satu lagi perjanjian hutang piutang antara Sandiaga Uno dengan Anies Baswedan, ini pun berkaitan dengan agenda Pilgub DKI yang lalu.
Pihak Gerindra sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut telah mengiyakan keberadaan perjanjian yang menyangkut Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan. Secara tegas Sufni Dasco Ahmad, wakil ketua DPR RI mengatakan bahwa perjanjian itu ada, dan berada di tangannya.
Terungkapnya perjanjian itu muncul dari mulut Sandiaga Uno. Berawal dari pertanyaan Akbar Faisal dalam kanal youtubenya yang menanyakan potongan video yang diucapkan Anies Baswedan. Dalam video itu, Anies Baswedan mengatakan tidak akan maju pilpres jika Prabowo juga maju sebagai capres. Akbar Faisal menanyakan juga, apakah hal ini berkaitan dengan perjanjian yang dibuat beberapa waktu lalu. (detik.com, 30 Januari 2023).
Pertanyaan ini tidak dijawab oleh Sandiaga Uno. Bahkan dia meminta Akbar Faisal agar mengundang Fadli Zon sebagai pihak perumus perjanjian untukj hadir di acaranya. Sebab menurut Sandiaga Uno, Fadli Zonlah yang paling tahu akan perjanjian ini.
Setali tiga uang dengan Fadli Zon yang juga kader Gerindra. Fadli Zon mengatakan bahwa dia adalah sosok yang membuat draft perjanjian tersebut. Dikatan bahwa terdapat 7 poin perjanjian yang dibuat saat itu. Peran dia hanya sampai di situ, selebihnya menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
Sedangkan perjanjian kedua terkait konon hutang 50 miliar Anies Baswedan pada Sandiaga Uno, ini pun sudah diamini oleh Sandiaga Uno. Perjanjian ini sendiri pertama kali diungkap oleh Erwin Aksa, pengurus teras di partai Golkar. Dalam sebuah acara podcast di kanal Akbar Faisal, hal ini diungkapnya. Peruntukan dana itu berkaitan dengan logistik Pilgub DKI pada saat itu.
Ketika dua perjanjian ini menjadi konsumsi publik, sontak membuat berbagai pihak heboh. Publik pun terbelah, namun sebagian besar menganggap apa yang terjadi sebagai salah satu cara menjegal Anies Baswedan dalam agenda Pilpres 2024. Pengungkapan dua perjanjian ini menjadi cara untuk menempatkan Anies Baswedan sebagai pihak yang melanggar atau tidak memenuhi isi perjanjian.
Setelah sempat tidak jelas kabar tentang perjanjian tersebut, akhirnya dari pihak Anies Baswedan akhirnya buka suara. Melalui Hendri Satrio, disampaikan bahwa perjanjian utang-piutang itu memang ada, dan Anies Baswedan mengakuinya. Namun dalam perjanjian itu ada satu klausul yang menyebabkan utang-piutang itu menjadi tuntas dan tidak bermasalah. Klausul itu adalah, jika Anies Baswedan kalah dalam Pilgub DKI, maka dia akan menggantinya. Namun jika menang, maka otomatis utang-piutang itu lunas. (merdeka.com, 7 Februari 2023).
Di sisi lain, saat ditemui dalam acara Nadlatul Ulama di Sidoarjo, Sandiaga Uno pun berkata sama. Dia tidak mempermasalahkan lagi masalah utang-piutang itu. Dia mengklaim juga hubungannya dengan Anies Baswedan baik-baik saja hingga saat ini.
