Kasus Trump dan Konsistensi Politik Bebas Aktif Indonesia

Dunia kembali geger. Kali ini, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel secara sepihak. Padahal, Trump sudah diperingatkan para pemimpin Arab bahwa pemindahan kedubes AS ke Yerusalem dapat menimbulkan reaksi berbahaya dari berbagai belahan dunia. Langkah Trump ini bisa jadi menjadi provokasi terhadap Muslim di seluruh dunia.

Langkah Trump pun menuai reaksi keras, kritik dari berbagai pihak, termasuk Indonesia. Trump disebut tidak paham akar masalah Israel-Palestina dan malah memperburuk keadaan.

Presiden Joko Widodo menganggap langkah Trump berbahaya dan bisa mengancam stabilitas dunia. Tindakan Trump tersebut bertentangan dengan sejumlah rekomendasi dan aturan internasional. Salah satunya adalah rekomendasi Dewan Keamanan PBB, di mana Amerika Serikat bergabung di dalamnya.

Bahkan, Presiden Jokowi meminta AS mempertimbangkan kembali sikap Negara Paman Sam soal Yerusalem atau Israel. Selain itu, pemerintah Indonesia akan mendorong negara-negara anggota OKI dan PBB untuk menggelar sidang terkait langkah Trump.

Tak hanya pemerintah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mengecam keputusan Trump tersebut. Partai berlambang kepala banteng tersebut konsisten mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina yang mencakup wilayah Yerusalem Timur. "Kami selalu diajarkan hakikat kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan solusi atas Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan harus melibatkan Palestina, tidak bisa dilakukan sepihak" ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam rilis resmi PDIP.

Hasto pun mengingatkan akan sikap Presiden Sukarno yang tak mengakui Israel sebagai negara. PDIP juga meminta pemerintah Indonesia bergerak cepat mengambil sikap terkait Yerusalem.

Langkah PDIP ini konsisten dengan sikap politik yang ditetapkan dalam Kongres PDIP di Bali pada tahun 2015 lalu. Dalam keputusan tersebut, PDIP meminta negara untuk aktif mengembangkan politik luar negeri bebas aktif yang menggutamakan kepentingan nasional, kemanusiaan yang beradap, dan demokrasi. Selain itu, PDIP menyepakati kemerdekaan Palestina sebagai hutang sejarah yang harus diperjuangkan bersama.

Sebagaimana kita ketahui, Israel selalu menganggap Yerusalem sebagai ibu kotanya, sedangkan Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina masa depan. Dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, AS menjadi negara pertama yang mengakui sejak pendirian Israel pada 1948. Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar dunia tentu harus berani bersikap. Semoga Indonesia mampu menjalankan politik bebas aktif yang telah ditanamkan oleh para pendiri bangsa. Semoga...