Menikmati Kemenangan Jokowi

[caption id="attachment_368698" align="aligncenter" width="600" caption="sumber: suarajakarta.co"][/caption]

Tiga hari ini kita disibukkan dengan prosesi pelantikan Presiden Baru Joko Widodo dan Wapresnya Jusuf Kalla. Belum berhenti rasa penasaran kita sampai saat ini belum juga kita memperoleh jawaban yang pasti siapa-siapa saja yang akan menduduki posisi menteri dalam kabinet Jokowi ini. Tradisi pengumuman kabinet setiap presiden memiliki ciri khas yang berbeda-beda, sebagaimana jokowi juga berbeda. Ada hal yang menarik untuk kita cermati, dalam penentuan kabinet ini jokowi melibatkan KPK dan PPATK untuk melakukan screening calon menterinya.

Jika kita fahami sebagai suatu hak preogratif seorang presiden, Jokowi sejatinya tidaklah begitu penting mendengarkan pertimbangan dan masukan KPK, namun sekali lagi ini sebuah tradisi baru untuk memastikan bahwa seorang jokowi tidak salah dalam memilih orang untuk duduk dalam kabinetnya. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel telah menjadi icon yang selama ini diusung jokowi dalam setiap kampanye dan visi dan misi yang selalu di dengungkan, sehingga keterlibatan KPK dan PPATK menjadi hal yang lumrah bahkan mungkin sebuah keharusan langkah yang diambil Jokowi untuk memberikan jaminan kepada masyarakat yang telah memilihnya.

langkah politik jokowi dalam melibatkan KPK dan PPATK dalam proses seleksi ini sampai saat ini menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang kontra beranggapan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan dalam melakukan endorsement calon menteri sekaligus membuat proses penentapan menteri menjadi lamban. Pihak yang pro membenarkan langkah jokowi dalam melakukan screnning terlebih dahulu, sehingga dapat memberikan jaminan dan kepercayaan publik terhadap kabinet pemerintahan Jokowi.

Hal yang menarik juga kita amati adalah nama-nama yang beredar di media massa memancing spekulasi proses penyusunan kabinet jokowi penuh dengan intrik dan kental transaksional. Betapa tidak, PPP yang selama ini merapat ke barisan KMP kabarnya mendapatkan jatah kursi menteri agama, yang sedianya diperuntukkan bagi NU (baca disini). Tarik ulur posisi kabinet jokowi juga kabarnya berjalan sangat alot dan penuh intervensi, terjadi tarik menarik komposisi menteri antara Jokowi – JK – Megawati. Masing-masing memiliki jagonya, dan belum lagi ditambah catatan merah dan kuning yang disampaikan oleh KPK. Sebagaimana banyak dilansir media, sediannya jokowi mengumumkan susunan kabinetnya, pada hari rabu malam di priok, namun batal tanpa penjelasan (baca disini), namun sampai saat inipun tidak kunjung diumumkan.

Kondisi demikian ini banyak disesalkan banyak pihak, betapa tidak tag line jokowi ketika pidato perdananya yang bertajuk “kerja – kerja – kerja”, pun hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda. Lamban nya dalam penentuan susunan kabinet justru akan menjadi persoalan tersendiri, niatan untuk segera bekerja membangun bangsa tersandung persoalan tawar menawar politik posisi menteri.

Siapa Yang Diuntungkan dan Siapa Yang Dirugikan Jokowi?

Penyusunan kabinet pemerintahan jokowi yang terlihat alot dan penuh liku ini sebetulnya menimbulkan banyak pertanyaan. Peta koalisi dan relawan yang mengusung jokowi pada saat pemenangan sebagai presiden sampai saat ini berubah total. Partai yang pada awalnya berseberangan dengan kubu jokowi pasca pilpres tanpa sungkan-sungkan merapat kepada kubu Jokowi. Sebut saja PPP, yang notabene berlawanan haluan pada saat pilpres dan saat proses penentuan RUU Pilkada.

Seperti layaknya orang hilang ingatan dan tidak tahu malu pihak PPP dan kubu jokowi bersalaman dan berdekapan ketika pembagian kursi kabinet. Jokowi yang sediannya dari awal didukung oleh relawan, sebut saja salah satunya Aswaja, yang dengan kemenangannya Jokowi menjanjikan tiga posisi menteri terutama untuk posisi menteri agama secara pasti diperuntukkan kepada NU, namun buktinya hingga kini tak satupun nama kader NU yang dimunculkan dalam bursa calon menag, justru posisi itu diberikan kepada PPP yang pada saat masa perjuangan pemenangan Jokowi tidak sedikitpun memiliki konstribusi.

Praktek politik yang sedemikian picik ini sejatinya tidak memberikan pendidikan politik yang baik, dan akhirnya akan mendorong opini bahwa politik berlumuran dengan noda transaksi dagang sapi. Bahkan saya mencurigai, sikap melunaknya Prabowo pada saat moment-moment jelang pelantikan dan sesudahnya membawa banyak isyarat. Mungkin saja citra cair yang sebagaimana diberitakan media membawa dampak positif bagi konstelasi politik pada saat ini, namun dibalik itu siapa yang tau adanya politik dagang sapi yang dimainkan oleh para politisi itu.

Kelas kenegarawanan seorang Prabowo dan Ical saya masih meragukannya, sehingga saya berkesimpulan kenapa mereka begitu mudahnya cair dengan cepat tanpa timbal balik yang sepadan. Tentunya kita tahu, biaya politik yang ditangung oleh mereka pada saat kampanye dan sesudahnya tidak sedikit, dari kacamata itu saja sebenarnya agak susah logika ini menerima situasi yang terlalu mudah, tanpa indikasi dan embel-embel transaksi tertentu.

Pada akhirnya, kondisi tarik menarik komposisi kabinet ini menjadi ajak transaksi politik dagang sapi. Jangan sampai situasi ini berlarut-larut serta menjebak pemerintahan jokowi pada situasi yang lebih buruk lagi akibat dari poltiik dagang sapi ini. Pada posisi ini diperlukan seorang Jokowi yang tidak takut di makzulkan, meskipun nyawa taruhannya, serta dibutuhkan seorang Jokowi yang sederhana dalam kepentingan duniawi, namun lebih berfikir soal kepentingan rakyat.

Jokowi harus menghindari pencitraan-pencitraan simbol-simbol saat ini. Namun tegas berjalan dalam tagline yang di usungnya yakni kerja-kerja-kerja. Selamat bekerja pemerintahan baru, mudah-mudahan mampu memberikan harapan baru dan tidak berhenti dijaket kuning KPK.