[caption id="attachment_395035" align="aligncenter" width="300" caption="sumber: politik.kompasiana.com"][/caption]
Jika mereka beramai-ramai membela KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), hingga ramai-ramai pula rela menjadi tameng bagi pejabat-pejabat KPK yang kini tersandung kasus seperti hal nya yang kini tengah ditersangka kan kepada mereka sebagai upaya kriminalisasi terhadap KPK, saya memandang pada sisi lain hal itu tidak semuanya benar.
Kenapa saya bisa berbicara demikian?, iya semisal ketua KPK Abraham Samad yang sedari awal selalu lantang berbicara soal integritas dan moralitas dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi pun tidak tahan godaan terhadap iming-iming jabatan. Jika kemarin santer adanya upaya kriminalisasi oleh beberapa pejabat KPK dari mulai Bambang Widjojanto, Abraham Samad, Pandu Praja, Zulkarnaen.’
Dalam opini saya kali ini saya tertarik untuk membahas seorang Abraham Samad. Hal ini menarik bagi saya, selain sebagai seorang Ketua KPK, Abraham Samad juga terkenal lantang bersuara keras dalam pemberantasan korupsi. Berbagai pihak banyak yang mengacungkan jempol dengan apa yang dilakukan Samad ini, dan ada juga pihak yang terganggu dengan model Samad ini.
Masih teringat ketika penetapan Tersangka Mantan Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Pada saat itu konstelasi politik sedang memanas akibat bersitegang kelompok Anas dengan Kelompok Dewan Pembina SBY. Dengan hanya butuh waktu tidak kurang dari 2 x 24 jam ketika muncul statement SBY bahwa anas harus mundur, serta merta juga terjadi kelalaian pihak KPK dengan bocornya sperindik atas penetapan tersangka AU, juga tidak lama dari itupun Anas ditetapkan sebagai tersangka dengan isi surat pemanggilan yang dinilai abu-abu oleh banyak pihak.
Kini kembali setelah sekian lama situasi itu terjadi, kembali terjadi hal yang sama. Ketika telah ditetapkan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai calon tunggal Kapolri, tiba-tiba pada waktu yang sama KPK pun menetapkan BG sebagai tersangka. Hiruk pikuk sengketa cicak – buaya jilid III pun semakin berkembang menjadi aksi lapor melapor, sesampai pada ujungnya situasi semakin seru ketika Hasto Kristanto Plt Sekjen PDIP mengelar press conference adanya pertemuan Samad dengan petinggi PDIP perihal keinginannya menjadi wapres Jokowi pada saat penjaringan calon wapres yang akan mendampingi Jokowi.
Menarik untuk dibahas adalah pertemuan Samad dengan petinggi PDIP ini, karena pada saat itu Samad sendiri adalah ketua KPK aktif. Sebagai pejabat KPK harusnya samad mengetahui batasannya sendiri yang mana oleh undang-undang KPK, hal tersebut jelas tertuang dalam perundang-undangan, bahwa pimpinan KPK tidak diperbolehkan untuk mengelar pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak berkepentingan ataupun pejabat negara lainnya. Jikalau pun bertemu secara tidak sengaja harus melaporkan kepada pimpinan KPK yang lain perihal isi pertemuan tersebut. yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apakah kegiatan Samad tersebut diketahui oleh pimpinan KPK yang lain, dan apakah sudah sedemikian besar ambisi samad untuk jadi cawapres hingga dia berjudi dengan jawabatannya sendiri?
Peristiwa pertemuan Samad dengan petinggi PDIP memang mencengangkan banyak pihak, dan secara gagap pula Samad buru-buru mengklarifikasi bahwa pernyataan Hasto di media adalah upaya fitnah dan pembubuhan karakter. Guna menjernihkan persoalan dan mengklarifikasi pernyataan Hasto tersebut, Hasto ditantang untuk melakukan pembuktian bahwa pertemuan tersebut terjadi, dan benar saja lewat foto-foto dan penjelasan beberapa saksi termasuk pernyataan Tjahjo Kumolo membenarkan adanya pertemuan tersebut dan kini Samad tidak mampu mengelak, dan kemudian mengakui hal tersebut.
Menurut keterangan, ketika mengajukan diri menjadi cawapres Jokowi ada deal dari pihak Samad untuk barter untuk memperingan kasus kader PDIP “Emir Moeis” di KPK dengan kompensasi Samad dicalonkan menjadi cawapres. menurut keterangan hasto telah terjadi pertemuan secara intensif selama 6 kali pertemuan.
Selanjutnya adalah apa hubungan antara penetapan tersangka BG dengan gagalnya pencalonan Samad sebagai cawapres jokowi? Menurut opini yang berkembang, penetapan BG menjadi tersangka tersebut adalah bagian dari upaya balas dendam samad kepada BG, karena samad menganggap BG lah actor intelektual yang mengagalkan pencalonan samad menjadi cawapres, sehingga penetapan tersangka tersebut menjadi bagian upaya balas dendam samad kepada BG.
Namun apapun itu, runtutan peristiwa diatas sampai saat ini baru pada tataran isu dan opini yang berkembang di publik, dan belum ada upaya klarifikasi secara menyeluruh hingga menjadi sebuah fakta hukum. Dan langkah yang diambil oleh Hasto untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi antara Samad dan PDIP serta BG harus terus diupayakan pengungkapan kebenarannya sehingga publik juga faham siapa Samad, siapa Hasto, dan siapa BG, serta apa yang melatar belakangi kekisruhan KPK – Polri ini. Publik saat ini sudah ikut diseret-seret dalam upaya dukung mendukung dan telah menjadi bagian integral dalam konflik ini, harapannya ada kejernihan dari persoalan ini tentang siapa yang bersalah dan siapa yang benar dalam peristiwa ini.
Namun perlu dicatat, dari berbagai statement yang telah disampaikan seorang Abraham Samad, perlu kita cermati, dimana pada awalnya menolak namun pada belakangan ini mengakui adanya pertemuan tersebut. Apabila dikemudian hari nyata terbukti bahwa Ambisi Samad ini benar adanya, maka kita layak mempertanyakan integritas saudara Abraham Samad. Dan pihak-pihak yang selama ini gencar menjadi tameng KPK juga harus secara jernih melihat persoalan tanpa harus membabi buta mendukung orang-orang KPK tanpa mempertimbangkan kebenaran sesungguhnya.
Kita tunggu saja proses hukum saat ini yang sedang berjalan, dan mari kita hentikan opini-opini yang cenderung mengarah kepada politisisasi situasi, agar agenda negeri ini tidak tersita banyak waktu untuk mengurus hal yang sejatinya tidak terlalu ngefek terhadap kesejateraan rakyat. Bravo KPK, Bravo Polri, Bravo Rakyat Indonesia.
