[caption id="attachment_377006" align="aligncenter" width="600" caption="sumber: vivanews.co.id"][/caption]
Sejak mulai pencalonan hingga sampai pada hari ini, tak henti-hentinya sebagian masyarakat yang sedari awal tidak mendukung Jokowi terus-terusan menucrigai semua sepak terjang jokowi. Sepak terjangnya yang kita lihat hingga kini selalu penuh gerakan zigzag dalam pengambilan kebijakan, dinilai banyak kalangan sebagai tindakan bunuh diri yang akan mengancam popularitasnya sebagai seorang presiden yang baru dilantik. Bukan jokowi kalau tidak kontraversial, kata teman saya, sedari awal ketika memilih menteri-menterinya, jokowi telah menuai kritik dari banyak pihak, hingga model kepemimpinannya yang sama sekali berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya selalu disorot banyak pihak.
Iya memang jokowi saat ini memang telah menjadi tokoh sentral, yang akan dilihat oleh banyak kalangan, baik kalangan dalam negeri maupun luar negeri. Meski demikian, tidak sedikit pula yang memberikan pujian kepada Jokowi sebagai sosok pemimpin pembaharu yang mampu out of the box, dan menampilkan pribadi apa adanya, dan tegas dalam pengambilan keputusan.
Bukan hanya Jokowi, namun para menterinya pun banyak mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan, baik itu cibiran, ataupun sanjungan. Sebut saja menteri kelautan dan perikanan, Ibu Susi, dari mulai awal pengumuman dirinya sudah menjadi kontaversi karena merokok di halaman istana ketika melayani awak media, juga badannya yang memiliki tato, dan yang tidak bisa luput dari masyarakat bahwa menteri susi hanya lulusan SMP. Seakan tidak perduli dengan cibiran masyarakat, menteri susi terus bergerak dan membuat trobosan-trobosan secara cepat di kementeriannya, wal hasil sekarang, mulai tumbuh kepercayaan masyarakat, atas kemampuannya dan menutup segala kelemahannya.
Kontraversi yang dibuat jokowi lagi-lagi tidak popular, dengan mengurangi subsidi BBM sebesar 2000, sontak pasca pengumuman itu langsung mendapatkan beragam tanggapan secara luas, demonstrasi digelar dimana-mana, hingga kalangan penguna netizen pun deras menyerang kebijakan jokowi. Bukan jokowi jika berkata tanpa alasan, Pemerintahannya mengagap bahwa pengurangan subsidi BBM ini dipandang sebagai suatu langkah tepat menyalurkan dana APBN ini pada sasarannya. Pemerintah memandang bahwa subsidi BBM sebesar 700 triliyun setahun ini hanya sia-sia saja, dan habis hanya untuk dibakar dijalan. Lebih baik jika subsidi BBM ini diarahkan kepada program-program pemerintah yang pro rakyat dengan membangun infrastruktur-infrastruktur yang kedepannya akan memperlancar pola distribusi dan pelayanan kepada masyarakat.
Secara jangka pendek, gejolak kenaikan harga BBM bersubsidi memang membawa pengaruh signifikan terhadap perubahan pola konsumsi dan biaya hidup yang ditangung masyarakat, dan dampak ini sangat terasa pada sektor transportasi dan kebutuhan pokok. Namun jika pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan program-programnya, bukan tidak mungkin secara jangka panjang akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Harapan terbesar dari kebijakan-kebijakan yang diambil jokowi ini adalah akan dibangunnya infrastruktur guna menunjang produksi dalam negeri dan distribusi kebutuhan masyarakat, kualitas pendidikan yang memadai, pembukaan lapangan kerja, dan mendorong investasi dalam negeri untuk sesegera mungkin mengeliat.
Awasi Pemerintah Secara Obyektif
Pemerintahan yang dipimpin oleh jokowi memang sampai saat ini memikul beban berat untuk segera move on dengan keadaan bangsa selama 15 tahun terakhir. Dan harapan besar ini pula dipercayakan kepada Jokowi untuk bisa membawa bangsa Indonesia menuju jalan yang lebih baik. Reputasi yang dimiliki oleh Jokowi hingga kini telah mendapatkan pengakuan positif baik dari kalangan dalam negeri maupun luar negeri, namun hendaknya citra ini tidak lantas membuat kita lupa diri dan tidak kritis dengan kepemimpinan Jokowi.
Sikap kritis ini harus selalu kita jaga, agar pemerintah tidak lenggah dalam upayanya mewujudkan program-program yang mensejahterakan rakyat. Saluran komunikasi yang semakin terbuka saat ini, memberikan peluang kepada kita untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan Pemerintah. Jokowi yang sedari awal mengandalkan blusukan untuk menyerap aspirasi masyarakat, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memberikan kritis membangun demi keberlangsungan pemerintah. Kita juga terbuka menyuarakan aspirasi baik melalui saluran langsung tatap muka, hingga komunitas netizen yang kini diakui pengaruhnya untuk mengakumulasi suara kritis.
Masyarakat kini harus cerdas dalam melakukan kritis terhadap kebijakan, namun juga harus obyektif meneropong apa dampak yang akan timbul dari kebijakan pemerintah, jika dirasa memang akan terjadi penyimpangan dan merugikan masyarakat, tidak ada salahnya jika kita bersama-sama mengingatkan dan memberikan warning kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi kebijakan tersebut.
Bentuk kritis masyarakat memang beragam, namun kita harus tetap santun dalam menyampaikan aspirasi, tidak lantas kita membabi buta, dan tanpa tahu akar persoalan kita menyerang tanpa dasar yang jelas, dan tidak ditunjang dengan data yang memadai. Jangan kita melakukan kritis dengan bertindak subyektif, dan menyerang sisi-sisi yang sejatinya tidak memiliki hubungan secara langsung terhadap upaya evaluasi kebijakan, seperti halnya membakar lambang negara, maupun membuat tindakan konyol yang nantinya merugikan diri sendiri.
Pemerintah Harus Peka Aspirasi Warga
Era keterbukaan informasi kini memberikan peluang masyarakat menyalurkan aspirasi secara cepat dan terbuka. Gerak gerik para pejabat pemerintahan kini ketat dikontrol oleh masyarakat, sehingga pemerintah harus peka dengan kondisi ini. Pemerintah tidak boleh abai atas kritis masyarakat, karena masyarakat saat ini mudah melakukan control atas seluruh tindakan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Dalam era pemerintahan jokowi yang mengedepankan kedekatan dengan warga, harus dipahami oleh seluruh elemen sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Kini pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang dalam porsi jabatannya untuk kepentingan pribadi maupun institusinya. Segala kebijakan dan pelayanan harus ditujukan dan menyasar kepada kepentingan public. Tinggalkan mimpi untuk mengeruk harta negara untuk kepentingan pribadi, instrument KPK, PPATK, dan lain-lainnya harus juga secara terbuka menginformasikan kepada masyarakat atas apa yang mereka temukan, dan harus juga benar-benar menegakkan hukum dengan baik.
Bangsa Indonesia yang memiliki wilayah yang luas, dan masyarakat dengan kepadatan 5 besar didunia, harus dipahami sebagai sebuah anugerah dan tugas yang tidak mudah. Pemerintah harus memastikan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur diseluruh belahan bumi Indonesia, jikalau pemerintah berkedudukan di Jakarta, dan di pulau jawa pada umumnya, namun perhatian pemerintah tidak boleh hanya terfokus di pulau jawa. Pembangunan harus dilaksanakan secara menyeluruh dari sabang sampe merauke. Pemerintah harus memastikan kesejahteraan dan pembangunan secara merata, tidak boleh terjadi perbedaan yang mencolok antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya.
Tugas membangun bangsa ini harusnya tidak hanya dipikul oleh pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah turut ambil bagian dalam hal ini. Seyogya nya pemerintah daerah harus secara berkesinambungan dan terkoneksi dengan program-program pemerintah pusat, hal ini penting, karena program kesejateraan nasional yang di usung oleh pemerintah pusat mestinya sejalan dengan program kerja yang ada di daerah, tidak boleh adanya tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Semangat Otonomi daerah harusnya tidak difahami sebagai kebebasan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan dan pemanfaatan sumber daya alamnya, namun kewenangan powerfull dalam mengelola daerah harus difahami sebagai tangung jawab yang besar untuk focus dalam rencana membangun kesejateraan rakyat. Program-program kesejateraan rakyat yang dirancang baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, hendaknya terkonsolidasi dengan baik, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, yang mengarah kepada egoisme sektoral kedaerahan.
Jokowi dengan Tagline kerja kerja kerja, seharusnya merupakan jaminan politik sekaligus kontrak politik secara defakto antara pemerintah dan rakyatnya. Memang kita sebagai warga tidak bisa menagih janji tersebut dengan konsekwensi yang riil, namun ada moral yang mengawal kinerja tersebut, dan ada semangat moral juga untuk mengontrol kebijakan tersebut. Semangat pemerintah untuk membangun kesejahteraan bangsa, mestinya kita turut mendukung dan mespuport, sekaligus kita terus mengawasi tahapan-tahapan proses ini, sehingga tidak dicederai oleh kepentingan sesaat baik individu maupun kelompok, untuk mengedepankan kepentingannya sendiri dengan mengabaikan kepentingan bangsa. Mari kita control pemerintah ini dengan obyektif dan dengan cara-cara yang arif dan bijaksana, kita masyarakat yang semakin kesini semakin cerdas dalam menjalankan kontrolnya, semestinya juga mengunakan cara-cara yang cerdas pula untuk menilai dan mengawasi. Selamat bekerja pemerintahan jokowi, dan mari kita control bersama demi mencapai tujuan bersama menjadi Indonesia yang baldhatun thoyibatun warrabul ghaffur.
Tulisan Terkait:
1. Politik Subsidi BBM: Butuh Penjelasan Logis
2. Kabinet Kerja Jokowi di Minggu Pertama
3. Ini Saatnya kerja Pak Presiden Hentikan Simbol-simbol Politikmu
4. Menikmati Kemenangan Jokowi
