Hak Imunitas Advokat

Lebih lanjut dijelaskan di dalam pembukaan kode etik advokat Indonesia sebagai berikut :

Kode  Etik  Advokat  Indonesia  adalah sebagai  hukum  tertinggi  dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Selanjutnya di dalam Pasal 3 huruf b disebutkan bahwa :

Advokat  dalam  melakukan  tugasnya  tidak  bertujuan semata-mata  untuk  memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.

Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan bahwa di dalam Pasal 11 Kode Etik Advokat Indonesia tentang pengaduan dijelaskan sebagai berikut :

Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu :
a.   Klien.
b.   Teman sejawat Advokat.
c.   Pejabat Pemerintah.
d.   Anggota Masyarakat.
e.   Dewan  Pimpinan  Pusat/Cabang/Daerah  dari  organisasi  profesi  dimana  Teradu menjadi anggota.

Profesi advokat merupakan profesi yang dilindungi Undang-Undang ketika menjalankan tugas profesinya, namun hak imunitas ini tetap dibatasi oleh kode etik serta undang-undang. Seorang advokat akan kehilangan hak imunitasnya dengan otomatis manakala ketika menjalankan tugas profesinya tidak dengan itikat baik serta melanggar undang-undang. 

Namun, menurut saran penulis alangkah lebih baiknya jika terlebih dahulu dilakukan sidang kode etik sebelum menjatuhkan tindakan perdata atau pidana terhadap advokat, karena advokat terikat dengan kode etik advokat sebagai hukum tertinggi di dalam menjalankan profesinya, selain itu, sesuai dengan Pasal 11 Kode Etik Advokat hendaknya terlebih dahulu dilakukan pengaduan kepada organisasi advokat terlebih dahulu sebelum langsung melakukan tindakan perdata atau pidana terhadap advokat.

Sehingga Dewan Kehormatan akan melakukan sidang terlebih dahulu untuk menentukan apakah advokat tersebut telah melakukan pelanggaran pidana, perdata atau murni hanya pelanggaran organisasi.