Dari hasil IKCI 2015 yang diselenggarakan oleh Kompas bekerjasama dengan ITB dan didukung oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk telah mengumumkan kota penerima penghargaan Kota Cerdas (Smart City) pada tanggal 20 Agustus 2015 yang lalu di Grand Ballroom, Hotel Shangri-La, Jakarta yang dianugerahkan langsung oleh Wapres Jusuf Kalla.
Ternyata memang tidak mudah untuk mewujudkan Kota Cerdas (Smart City) karena ada tiga komponen utama yang menjadi objek penilaian Kompas bersama dengan ITB Maturity Model yang harus dipenuhi oleh kota-kota di Indonesia, mulai dari Smart Economy, Smart Social, hingga Smart Environment. Lebih lanjut menurut Suhono Harso Supangkat, Ketua Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan ITB, menjelaskan bahwa IKCI disusun dan diolah berdasarkan data sekunder dari 93 kota otonom yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan enabler dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan juga ditambah dengan data dari pemerintah kota tersebut. Juga, tiga faktor pendukung penilaian yang perlu dipertimbangkan, yaitu pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), tata kelola kota yang baik, hingga SDM (Sumber Daya Manusia) yang sudah tergolong smart dan pintar dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi.
Dari paparan diatas dan dari Anugerah Kota Cerdas 2015 ternyata kota Medan, kota terbesar nomor tiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya tidak masuk nominasi dan masih jauh dari harapan Kota Cerdas, walau kota berjuluk “Bandar Melayu” ini telah meroket menjadi kota Metropolitan dan diprediksi bakal menjadi kota Perdagangan (Bappenas, 2008) seiring dengan pesatnya pembangunan di kota Medan. Pada dasarnya, Kota Cerdas (Smart City) adalah sebuah kota yang sudah tertata rapi, yang cerdas secara ekonomi, lingkungan, pemerintahan, pola hidup, cerdas mobilitas kotanya, dan cerdas masyarakatnya. Nah, ini yang belum didapatkan kota Medan sehingga gagal untuk bersaing dengan Surabaya, Bandung, Semarang, dan Tangerang yang telah menyabet Anugerah Kota Cerdas 2015.
Semoga ini menjadi cambuk dan menjadi bahan pembelajaran bagi Pemerintah Kota Medan dalam menata Medan kedepannya agar lebih baik. Contoh kota dengan predikat kategori lingkungan yang sudah baik adalah Surabaya dan Bandung. Dua kota dengan ikon ruang publik yang tertata dengan baik seharusnya menjadi model yang perlu dicontoh untuk diterapkan di Medan tidak perlu kunker jauh-jauh ke luar negeri menghabiskan miliaran rupiah. Melihat tayangan serial “Preman Pensiun” disalah satu televisi swasta yang banyak menonjolkan keindahan ruang publik di kota Kembang ini. Sebut saja jalan Asia – Afrika yang dipoles dengan cantik, indah dan megahnya, jalan Braga Bandung yang tertata rapi dengan ruang publiknya yang indah, taman Lansia, dan ruang publik lainnya yang mengundang kekaguman dan keinginan untuk jalan-jalan ke Bandung melihat buah karya Pak Ridwan Kamil dan juga kota Surabaya, kota Pahlawan yang kini lebih dikenal dengan kota Sejuta Taman ditangan bu Tri Rismaharani.
Di era kekinian, ketersediaan ruang publik sudah menjadi keharusan yang harus dikelola dengan lebih baik, tidak terkecuali di kota metropolitan sebesar Medan. Dengan luas 26.510 Ha (dua puluh enam ribu lima ratus sepuluh), seharusnya kota Medan wajib menyediakan 30% ruang publik dari luas kota Medan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai tempat interaksi warga di perkotaan. Namun, kenyataannya sampai saat ini Dinas Pertamanan Kota Medan mengklaim bahwa keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Medan baru mencapai 15% dari total luas wilayah (3.976,5 Ha) yang keberadaannya pun tidak tertata dengan rapi, terkesan sederhana dan kurang menarik minat. Masih sangat dibutuhkan sentuhan tangan-tangan yang profesional untuk merubah wajah RTH Medan menjadi lebih menarik sehingga layak disebut Ruang Publik yang nyaman untuk ditempati. Begitu juga dengan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang terkesan hanya dikunjungi oleh kaum borjuis atau kaum dengan ekonomi yang sudah mapan alias orang kaya, sehingga Ruang Publik yang selayaknya untuk semua lapisan masyarakat adalah Ruang Publik yang dapat dikunjungi oleh setiap warga kota tanpa harus membayar uang masuk atau uang lainnya.
Lebih lanjut, menurut pemikiran saya agar Ruang Publik di kota Medan kedepannya dapat minimal menyerupai Ruang Publik yang telah ada di Bandung maupun Surabaya, maka Medan harus berbenah dari sekarang. Medan harus punya konsep pemikiran pembangunan kedepannya seperti apa? Apakah masih mengarah pada pembangunan hedonisme dengan mengambil keuntungan dari penyerobotan lahan menjadi tempat-tempat perbelanjaan atau pembangunan perumahan-perumahan (property)? Atau mulai untuk merubah mindset agar pembangunan lebih mengedepankan aspek humanisme yang ditandai dengan menata kembali Ruang Publik yang telah ada agar lebih tertata rapi dan indah, serta menambah lahan untuk RTH agar mencapai 30% dari luas kota Medan sehingga Medan layak disebut Green City, atau kota yang mampu mengatasi permasalahan keterbatasan Ruang Publik untuk warga kotanya. Implementasi Ruang Publik yang baik di kota Medan, adalah :
Pertama, butuh pemimpin yang tegas dan punya program kerja membangun Ruang Publik sebanyak-banyaknya di kota Medan. Menurut saya ini adalah waktu yang tepat untuk mengenali visi, misi dan program kerja dari calon pemimpin kota Medan untuk lima tahun yang akan datang. Dengan dua calon Kepala Daerah yang bertarung di Medan, maka seharusnya warga Medan tau kemana dan seperti apa arah political will dari pemimpin (Walikota) Medan dalam membangun Medan ke depannya. Seperti Ridwan Kamil yang memang punya program kerja jika terpilih jadi Walikota Bandung untuk membangun sebanyak mungkin Ruang Publik bagi interaksi warganya. Dia sadar saat itu warga kota Bandung sudah mengarah pada ciri kota yang sakit, dimana warganya enggan berinteraksi diluar rumah. Dengan bekal sebagai arsitek kota, Ridwan Kamil telah sukses menyulap Bandung menjadi kota yang mampu membahagiakan warganya. Setali tiga uang dengan Tri Rismaharani yang bekerja keras untuk Surabaya. Seluruh hidupnya dipersembahkan untuk membangun taman-taman Surabaya sehingga dijuluki Wagiman “Walikota gila Taman” dan mampu membawa Surabaya menjadi salah satu kota terbaik di dunia dengan RTH yang mampu menjadi Ruang Publik bagi semua wargannya. Tidak sampai disitu, saatnya Kepala Daerah (Walkot) tidak bermental Ndoro sudah dipraktekkan beliau. Dia turun langsung saat banjir, membersihkan taman, mengutip sampah hingga penanaman pohon. Bahkan kawasan dolly dapat dia sulap menjadi pasar batu akik dengan pendekatan yang manusiawi.
So, akankah kita pesimis Medan bisa berubah ditangan pemimpin yang baru? Tentunya dengan visi, misi, program kerja serta political will yang baik maka Medan pasti bisa menyediakan Ruang Publik yang dapat memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi warga kotanya.
