Pernahkah Anda mendengar Zaken Kabinet? Benarkah itu menjadi solusi pemerintahan lebih profesional? Apakah selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Jokowi, kabinet bentukannya kurang bekerja secara profesional?
Sebelum mendapatkan jawabannya, saya ingin mengulas apa itu model Zaken Kabinet, sehingga kita kaum awam ataupun kaum yang profesinya seperti saya Guru, Pedagang, bahkan tukang gojek sekalipun tau itu apa itu Konsep Zaken Kabinet, sehingga tidak hanya kaum politikus ataupun presiden terpilih yang tau apa itu konsep Zaken Kabinet, namun seluruh rakyat Indonesia, termasuk para pelajar dan mahasiswa.
Apa itu Model Zaken Kabinet?
Santer diberitakan dan bahkan menjadi Topil alias Topik Pilihan di Kompasiana perihal keinginan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto untuk membentuk pemerintahan model Zaken Kabinet atau Kabinet Zaken.
Zaken kabinet, istilah berasal dari negeri Belanda, merujuk pada kabinet pemerintahan yang anggotanya terdiri dari para ahli di bidangnya, bukan sekadar perwakilan partai politik. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan transparan dengan pembagian tanggung jawab yang jelas di antara anggota kabinet. Setiap menteri dalam zaken kabinet diharapkan memiliki keahlian spesifik, sehingga dapat fokus menangani isu-isu tertentu secara mendalam dan terorganisir.
Salah satu ciri khas dari zaken kabinet ini adalah bahwa kursi kabinetnya tidak akan didominasi oleh partai politik, namun boleh diisi oleh sosok-sosok yang ahli dibidangnya walau sosok yang dimaksud itu tidak tergabung dalam partai politik pendukungnya.
Hal ini dipertegas oleh halaman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang menyatakan bahwa zaken kabinet adalah sebuah kabinet yang dibentuk tanpa melihat jumlah kursi partai politik di parlemen, melainkan orang-orang yang ada dalam kabinet itu diisi oleh kalangan yang benar-benar ahli dibidangnya.
Kabinet Djuanda, Kabinet Zaken di Indonesia
Sebenarnya, model kabinet zaken yang diusulkan oleh Presiden Prabowo bukanlah hal baru dalam sejarah politik di Indonesia. Tahun 1957 -- 1959, Presiden Soekarno menghunjuk Ir. Djuanda Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri dengan tujuan utama untuk memperbaiki carut marutnya perekonomian bangsa usai gagalnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II.
Kabinet Djuanda bekerja dengan konsep gotong royong dengan menerapkan nilai-nilai nasionalisme dan menempatkan orang-orang yang duduk sebagai menteri mewakili berbagai golongan sosial dan partai, sehingga Kabinet Djuanda diberi nama Kabinet Karya alias Kabinet Zaken.
