Ancaman konflik di Laut China Selatan adalah masalah strategis yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus, terutama bagi kedaulatan maritim Indonesia. Laut Cina Selatan (LCS) memiliki nilai strategis sebagai jalur internasional yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, membuatnya menjadi jalur tersibuk di dunia. Akibatnya, LCS menjadi wilayah yang diperebutkan. Laut Cina Selatan juga memiliki nilai ekonomi karena cadangan minyak dan gas alam di sana (Syafruddin & Judijanto, 2022 dalam Pasaribu, 2023). Dalam situasi seperti ini, konflik yang mungkin terjadi di Laut China Selatan dapat mengganggu stabilitas di wilayah tersebut dan mengancam kedaulatan Indonesia.
Indonesia menghadapi masalah besar karena klaim yang saling tumpang tindih dari beberapa negara di wilayah itu, terutama Tiongkok, yang mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan melalui apa yang disebutnya sebagai "garis sembilan". Klaim ini bertentangan dengan undang-undang internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Ketika negara-negara lain mengambil klaim atau tindakan yang merugikan kedaulatan Indonesia di wilayah perairannya, ini menimbulkan ancaman konflik.
Meskipun Indonesia mempertahankan hak-hak maritimnya sesuai dengan hukum internasional, Indonesia menegaskan untuk tetap netral dalam hal konflik di Laut China Selatan. Salah satu cara utama untuk menangani ancaman konflik ini adalah melalui diplomasi. Indonesia berusaha membangun konsensus dan kerja sama untuk mencapai solusi damai atas ketegangan di Laut China Selatan melalui forum regional seperti ASEAN. Untuk menghentikan konflik dan mendukung perdamaian dan keamanan di wilayah ini, pendekatan multilateral ini sangat penting.
Selain diplomasi, Indonesia harus memperkuat pertahanan maritimnya. Untuk mengantisipasi ancaman fisik di wilayah perairan yang menjadi sengketa, pembangunan kemampuan militer dan keamanan laut sangat penting. Namun, setelah semua upaya diplomatik berhasil, militer harus menjadi opsi terakhir. Indonesia harus terus mendukung perdamaian, dialog, dan penyelesaian konflik secara damai.
Selain itu, kedaulatan maritim Indonesia di Laut China Selatan membutuhkan dukungan kuat dari komunitas internasional. Negara-negara lain, terutama yang memiliki kepentingan serupa di wilayah tersebut, harus mendukung Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya melalui diplomasi dan politik. Indonesia juga perlu meningkatkan kehadiran ekonomi dan diplomasi maritimnya di Laut China Selatan. Ini dapat dicapai dengan memperluas kerja sama ekonomi dengan negara-negara di wilayah tersebut, memperkuat jaringan kerja sama maritim, dan mendorong pembangunan infrastruktur maritim yang berkelanjutan.
Terakhir, dalam menghadapi konflik di Laut China Selatan, Indonesia harus mengutamakan kepentingan nasional. Untuk menjaga keutuhan wilayah perairan Indonesia dan keamanan nasional secara keseluruhan, kedaulatan maritim harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil.
Secara keseluruhan, ancaman konflik di Laut China Selatan memiliki kekuatan untuk memengaruhi kedaulatan Indonesia. Indonesia harus mempertahankan kedaulatannya di Laut China Selatan dan mendorong perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut dengan mengikuti kebijakan luar negerinya yang konsisten, meningkatkan kemampuan pertahanan maritimnya, dan mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional. Indonesia dapat menangani tantangan dan ancaman konflik di Laut China Selatan dengan lebih baik sambil mempertahankan perdamaian, stabilitas, dan kedaulatan maritim di wilayah tersebut dengan menggabungkan strategi-strategi ini secara keseluruhan.
Sumber Bacaan:
Pasaribu, daniel dan Prakoso Yudo.2023. Strategi Pertahanan Maritim Indonesia Sebagai Respon Terhadap Sengketa Di Wilayah Laut Cina Selatan. Jurnal Stategi Pertahanan Laut Volume 9 Nomor 2 2023
