Terkait kebutuhan kerja sama itulah Taksonomi Hijau diperlukan yaitu sebagai pedoman definisi dan kriteria ramah lingkungan. Dokumen ini  --meski belum sempurna--  dapat menjembatani perbedaan-perbedaan yang bersifat teknis maupun persepsi. Â
Di sisi lain, proses transisi ekonomi berkelanjutan juga berhadapan dengan berbagai risiko yang harus dikelola oleh pemerintah, pelaku usaha, dan investor. Ada 3 kelompok potensi risiko yang harus ditekan, yaitu menyangkut aspek fisik secara langsung (physical risk), proses peralihan (transition risk), dan aspek hukum (liability risk). Â Taksonomi Hijau berperan penting dalam mengendalikan transition risk dan liability risk.
Pengendalian risiko dapat dilakukan lebih mudah karena Taksonomi Hijau juga berperan dalam monitoring serta  pelaporan kegiatan usaha secara berkala.
Pada saat ini ada 8 kementerian dan 43 direktorat jenderal yang berperan sesuai ranah masing-masing. Ada pun jumlah sektor/ subsektor usaha yang sudah dikaji yaitu sebanyak 2.733 dengan tambahan usulan sebanyak 198. Dari jumlah tersebut baru ada 919 sektor yang dapat dipetakan ke dalam klasifikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Kategori KBLI dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut.
- Hijau  : jika produk atau proses produksi ramah lingkungan; berdampak positif pada lingkungan; atau  memenuhi kriteria- kriteria dalam Taksonomi Hijau.
- Kuning: jika tidak terlalu membahayakan atau belum memenuhi seluruh kriteria ambang batas yang ditentukan.
- Merah  : jika ditemukan aktivitas yang membahayakan lingkungan.
Secara praktis dan psikologis pengkategorian itu memudahkan pemerintah untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada pelaku usaha sesuai hasil evaluasi. Namun demikian jangan sampai mekanisme ini menghambat atau mematikan kegiatan para pelaku ekonomi skala kecil.
Manfaat lain dari Taksonomi Hijau sebagai sebuah living document yaitu keterbukaan untuk penambahan, pengurangan, dan penyesuaian yang bersifat dinamis. Sebagai sebuah kerangka sistematis, Taksonomi Hijau mampu mengakomodasi perubahan-perubahan sepanjang perjalanannya menuju sistem yang matang dan baku.
Forum Presidensi G20 memungkinkan hal itu untuk memicu dan memediasi pertemuan antar entitas-entitas lokal, nasional, hingga internasional. Tanpa keberadaan sebuah forum yang komprehensif langkah-langkah penyempurnaan Taksonomi Hijau tentu akan lebih sulit.
Taksonomi Hijau pasca-Presidensi G20
Pembicaraan tema transisi ekonomi berkelanjutan dalam Presidensi G20 dipengaruhi oleh informasi yang ada saat ini. Kontinuitas tema tersebut dalam presidensi berikutnya dapat berubah mengikuti dinamika yang terjadi. Demikian pula halnya dengan proses penyempurnaan Taksonomi Hijau Indonesia.
