Mohon tunggu...
Telisik Data
Telisik Data Mohon Tunggu... Penulis - write like nobody will rate you

Fakta dan data otentik adalah oase di tengah padang tafsir | esdia81@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Lawan Politik Berkurang tetapi Jokowi Siapkan 25.000 Komponen Cadangan

23 Januari 2021   04:25 Diperbarui: 23 Januari 2021   04:25 862
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi pelatihan militer (Foto: Antara/ Budi Candra Setya).

Di dalam parlemen koalisi Jokowi kuat sekali, menguasai kira-kira 80% suara. Walhasil kerja pemerintah sekarang secara politik lebih tenang.

Di luar lingkungan Senayan juga sama untuk periode kedua ini. KAMI masih koma dan larangan bagi FPI untuk beraktivitas diikuti senyapnya PA 212. Kantong-kantong pemasukannya dipangkas dengan dibekukannya 92 rekening terkait pendanaan FPI yang dilakukan oleh PPATK. Lahan Markaz Syariah di Megamendung seluas 30 Ha ikut diusut.

Sudah cukup? Belum.

Kasus-kasus yang sedang dihadapi pentolan FPI akan menguras biaya pula. Donator lama pasti ngeri-ngeri sedap menghadapi ancaman pembekuan rekening. Setidaknya bantuan harus cash. Selain itu masa depan keormasan FPI sendiri masih suram meski coba dikatrol komika Pandji Pragiwaksono dan sosialisasi wajah baru yang dijanjikan lebih populis.

Dengan melemahnya oposisi tersebut mestinya istana harus semakin berani otokritik. Refleksi kegagalan pendekatan Kemenkes dalam penanganan Covid-19 yang dikatakan Budi Gunadi Sadikin perlu diapresiasi. Ada masalah data dan cara berpikir kita dalam menangani corona beserta proses vaksinasinya.

Menkes Budi Gunadi Sadikin, (kompas.com, 22/ 01/ 2021):

"Saya akan perbaiki strategi vaksinasinya. Supaya tidak salah atau bagaimana. Saya sudah kapok, saya tidak mau lagi memakai data Kemenkes." 


Jika tidak berani membenahi dari dalam maka secara alami pengamat atau siapa pun pihak dari mana saja akan masuk sebagai faktor koreksi.

Contoh kasusnya sudah ada. Meski baru sebulan menjabat, Risma-PDIP dikejar terus soal dana bansos gara-gara ulah korup Juliari Batubara. Padahal Risma tentu ingin pula nyaur dosa politis pendahulunya itu demi nama baik partainya.

Selain korupsi dana bansos masalah bencana alam juga jadi wacana politik.

Banjir besar di Kalimantan Selatan sudah mulai diangkat sejak Jokowi kelupaan menyebut peristiwa di sana itu. Bukan lupa agaknya. Dari puluhan bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini tentu tak harus diabsen semua, cukup perwakilan saja.

Tetapi Jokowi merespon cepat. Mobil SUV istana akhirnya menembus jalan yang tertutup banjir Kalsel itu. Tak lama muncul di medsos foto SBY jalan kaki menerabas banjir sebagai pembanding. Sulit dicerna apa hubungannya tetapi begitulah yang terjadi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun