"Ibu Susi Pudjiastuti dan Ibu Siti Nurbaya adalah orang-orang legend dan seharusnya mereka bisa terus pertahankan untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan bernegara."
Wartawan senior Wimar Witoelar memuji keberanian dua srikandi kabinet Jokowi jilid I, Siti Nurbaya dan Susi Pudjiastusi.Â
Wimar mengatakan bahwa kedua menteri tersebut adalah legenda di bidang masing-masing yaitu lingkungan hidup dan kelautan. Dalam pernyataan dalam diskusi di KSP tahun lalu, terselip harapan mantan jubir Presiden Gus Dur ini agar keduanya lanjut masuk kabinet lagi pada periode II kepemimpinan Jokowi (indonews.id, 13/2/2019).
Namun seperti yang telah kita ketahui, Siti Nurbaya berhasil lanjut ke babak II sedangkan Susi harus berhenti. Hal tersebut disayangkan banyak pihak yang menilai bahwa laut Indonesia seolah menemukan marwahnya pada masa Susi memegang kuasa di KKP.
Dari segi prestasi sebenarnya sama-sama baik, bahkan Susi punya reputasi internasional yang membanggakan Indonesia. Akan tetapi hal tersebut tidak cukup menjadi bekal posisi tawar Susi dalam bursa calon menteri. Namanya benar-benar tenggelam ketika pengumuman final calon menteri diumumkan.Â
Setelah 10 bulan periode kedua Jokowi berjalan, Siti dan Susi kembali mendapat porsi perhatian media yang cukup intens. Kasusnya bertolak belakang; Menteri Siti berposisi sebagai tergugat, sedangkan Susi berperan sebagai penggugat kebijakan pemerintah.
Jika pemilik Susi Air mengecam keras pencabutan larangan ekspor benih lobster yang dilakukan Menteri KKP Edhy Prabowo, Menteri Siti justru sebaliknya. Orang nomor satu di KLHK ini diprotes atas penerbitan izin pembukaan jalan di Hutan Harapan di Jambi. Izin tersebut ditengarai bermasalah  karena merusak hutan restorasi dan menguntungkan konglomerat Peter Sondakh yang memiliki tambang batubara.
Persamaan dan perbedaan Siti dan Susi
Selain sebagai sesama menteri perempuan era Jokowi jilid I, Siti dan Susi memiliki pandangan yang relatif sama soal konservasi lingkungan.
Tercatat, KLHK Januari 2020 lalu menyatakan bahwa area deforestasi pada masa Jokowi mengalami penurunan tajam. Komitmen lainnya yaitu pencegahan kebakaran hutan dan penerapan sistem legalitas kayu mencegah penggundulan hutan secara nyata. Sistem legalitas berguna untuk mendeteksi illegal logging dan pemberlakuannya diiringi  sanksi administrasi yang keras bagi perusahaan yang melanggar.
Susi dengan Kementerian Kelautannya juga tak kalah berani. Bahkan lebih keras. Ratusan perahu pencuri ikan (488 kapal) ditenggelamkan dan kebijakan-kebijakan pro-konservasi diterbitkan. Salah satu kebijakan Susi yang kemudian dianulir oleh menteri penggantinya adalah larangan ekspor benih lobster.
