Menko Muhadjir bersitegang soal data bansos
Polemik gubernur Jakarta dengan Menko Muhadjir beda lagi pangkal persoalannya.
Menurut Muhadjir, pemerintah pusat dan Pemprov DKI dalam ratas kabinet sudah menyepakati porsi kewajiban masing-masing yang harus ditunaikan dalam penyaluran bantuan. Â Dari total 3,6 juta mustahik bansos, Pusat meng-cover 2,5 juta dan Pemprov DKI mengurus 1,1 juta sisanya.
Namun dalam pelaksanaan ternyata penerima bansos dari pusat dan Pemprov DKI adalah orang-orang dalam data yang sama. Artinya ada duplikasi data penerima bantuan. Sebagai  konsekuensinya pembagian porsi kewajiban 2,5 juta untuk pusat dan 1,1 juta porsi DKI menjadi tidak relevan. Data penerima bansos juga harus diverifikasi kembali.
Muhadjir Effendy (detik.com, 08/ 05/ 2020):
"Misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik menarik artinya cocok-cocokkan data bahkan kemarin saya dengan Pak Gubernur, agak saya tegur keras Pak Gubernur, karena kemarin waktu rapat kabinet terbatas, dia menyodorkan data miskin baru di Jakarta itu sekitar 3,6 juta orang. Beliau menyampaikan akan bisa mengatasi yang 1,1 kemudian sisanya minta ditangani oleh pusat."
Utang negara akibat pandemi corona
Dengan mencuatnya masalah bansos DKI maka secara tidak langsung pemerintah pusat mendapat angin terkait kebijakan mencari pinjaman untuk mengatasi Covid-19.
Menurut Sri Mulyani, Indonesia memperoleh pinjaman sebesar Rp 1.439,8 triliun untuk mengatasi berbagai permasalahan akibat pandemi corona. Pinjaman tersebut diperoleh dari penerbitan Surat Berharga Nasional (SBN) sebesar Rp 1.289, 3 triliun; dan penarikan pinjaman sebesar Rp 150,5 triliun (cnnindonesia.com, 06/ 05/ 2020).
Getolnya usaha pemerintah untuk mendapat suntikan dana kerap menjadi sasaran oposisi yang menudingnya sebagai sebuah kegagalan. Satu sisi pemerintah merasa bahwa kepercayaan mendapat utang adalah prestasi, tetapi di sisi lain pihak oposisi justru menafikannya.
Namun kini tampaknya nasib baik sedang berpihak kepada penghuni istana.
Anies Baswedan yang  digadang-gadang sebagai gubernur terbaik oleh pihak oposan dalam penanganan corona kini sedang menghadapi masalah anggaran. Posisinya terjepit antara kewajiban untuk mengurus warga terdampak pandemi dan kerelaan untuk menunggu kucuran dana hasil utangan pemerintah pusat.
Pihak oposan semakin sulit lagi mencari argumen untuk menangkal. Sepatah kata mengungkit utang negara  berarti akan menuai  seribu kata serangan balik dengan sederet fakta. Pemerintah pusat harus diterima oleh para pengkritik sebagai kenyataan yang akan menyelamatkan gubernur  Jakarta dari kesusahan.***
