Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, PSBB, di Jakarta hari ini, 10/04/2020, terbukti sudah berdampak pada mata pencaharian rakyat. Driver ojek online mengeluh karena layanan aplikasi "di-lockdown" sehingga tidak bisa mengantar penumpang, sementara pemasukan dari jasa pengiriman barang/ makanan tidak memadai.
Jika diperluas ke Banten dan Jawa Barat yang segera menyusul maka semakin banyak abang ojol yang akan nganggur tanpa penghasilan sementara kehidupan terus berjalan. Perlu biaya hidup sehari-hari meski listrik dan cicilan motor sudah diamankan pemerintah.
Menurut ekonomi.bisnis.com dalam catatan organisasi ojol Garda (Gabungan Aksi Roda Dua), diperkirakan ada sekitar 2,5 juta driver di Indonesia. Garda tidak tahu berapa tepatnya karena pihak aplikator tidak memberikan data pasti. Bagi pemerintah tentu tidak perlu susah payah menebak jumlahnya, tinggal tanya Nadiem Makarim.
Driver online, ojek dan mobil, juga sopir angkutan umum adalah kelompok masyarakat yang terdampak langsung akibat aktivitas kehidupan melambat. Peternak ayam dikabarkan rugi karena harga daging jatuh, mungkin akibat permintaan menurun. Kelompok lain seperti pedagang keliling di sekolah atau kompleks perkantoran/ pertokoan, pegawai gerai dan mall yang tutup, juga ikut merasakan hal yang sama.
Berbeda dengan pegawai negeri, secara teori memang bekerja dari rumah dan dapat gaji tetap. Tetapi seberapa efektifkah produktivitas kerja dari rumah  itu sedangkan gaji tetap utuh dan tidak ada pengeluaran ongkos perjalanan harian. Bagi PNS bisa jadi work from home adalah blessing in disguise.
Jaring-jaring pengaman sosial sudah mulai direntangkan untuk warga terdampak wabah. Pemda DKI dan relawan masyarakat umum sudah mulai bergerak membagi bantuan sembako untuk hidup sehari-hari. Tetapi seiring berjalannya waktu perlu diantisipasi adanya penambahan kelompok baru masyarakat yang membutuhkan karena kehabisan simpanan.
Pemerintah juga harus jeli, anggota masyarakat yang minim akses sosial seperti pemulung atau tunawisma yang tak terdata, mereka mungkin luput dari bantuan padahal sangat memerlukan. Jangan sampai pula terjadi overlapping, yang sudah dapat bantuan lalu mendapat lagi dari sumber lain. Atau oknum yang sengaja mengumpulkan bantuan gratisan melebihi keperluan tanpa memikirkan orang lain.
Apa yang terjadi di Jabodetabek perlu diikuti perkembangannya oleh pemerintah daerah. Jangan sampai muncul lagi kepala daerah yang tulalit atau pejabat gagal update situasi. Walaupun jauh dari Jakarta, nyatanya seluruh provinsi sudah terbagi rata, masing-masing sudah terdampak wabah corona.
Gap informasi ini yang harus semakin dipersempit di dalam pemerintahan sendiri, baik pusat maupun pelosok yang ada di pegunungan dan tepi laut. Kemendagri, Kominfo, dan kementerian lain harus bersinergi dengan Satgas Covid-19.
Kemarin lusa sekian ribu narapidana dibebaskan untuk mengurangi beban di  lapas yang berlebihan. Sementara di negara lain mereka justru diberi kesibukan untuk membantu perang melawan wabah, misalnya membuat masker atau APD.
