KTT Kuala Lumpur, Membaca Pendulum Politik LN Indonesia di Tengah Konflik Negara-negara Islam

Wapres K. H. Ma'ruf Amin memutuskan batal menghadiri KTT Kuala Lumpur (cnnindonesia.com, 18/12/2019). Tim dokter kepresidenan menyatakan beliau butuh istirahat setelah menyelesaikan rangkaian agenda yang memang padat.

Indonesia kemudian diwakili Menlu Retno Marsudi dengan kewenangan terbatas dalam acara yang dihadiri 450 delegasi dari 56 negara Muslim itu. Menlu Retno juga hanya bisa menghadiri mata acara pembukaan dan penutupannya saja.

Selain Indonesia yang 'izin sakit', ternyata Raja Salman dari Arab Saudi dan PM Pakistan Imran Khan juga absen.

Ketidakhadiran kepala negara Indonesia bisa ditafsir dari berbagai sudut pandang. 

Faktor kelelahan Ma'ruf Amin bisa dianggap sebagai sesuatu yang alamiah. Tapi bisa juga dianalisis dari sudut pandang politik. Salah satunya adalah upaya Indonesia menjaga jarak dengan sumber permasalahan yang berpotensi merusak silaturahmi negara-negara Islam.

Musababnya, Organisasi Konferensi Islam (OKI), tidak merestui pertemuan puncak yang dipimpin tuan rumah PM Mahathir Muhammad itu. Sekjen OKI Yousef Al Othaimeen menyatakan bahwa KTT Kuala Lumpur bertentangan dengan kepentingan komunitas Islam.

KTT Kuala Lumpur sendiri, seperti dikemukakan Dr. M, bertujuan untuk membahas keadaan dunia Islam yang sedang dilanda krisis.

Persoalan persekusi etnis Rohingya di Myanmar dan Uighur di China menambah daftar panjang permasalahan di luar konflik Palestina dan kawasan Timur Tengah lainnya. Secara ekonomi dan politik, posisi negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim juga belum memuaskan.

PM Mahathir Mohamad:

"Kita semua tahu bahwa umat Islam, agama mereka dan negara mereka berada dalam keadaan krisis.

Di mana-mana, kita melihat negara-negara Muslim dihancurkan, warga negara mereka dipaksa untuk melarikan diri dari negara mereka, dipaksa untuk mencari perlindungan di negara-negara non-Muslim. Ribuan orang tewas selama penerbangan mereka, dan banyak lagi yang ditolak suaka."

Namun ada juga perwakilan negara-negara muslim terkemuka yang hadir dalam konferensi tersebut, antara lain Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar Tamim bin Hamad, serta Presiden Iran, Hasan Rouhani, yang hadir dan mengikuti perhelatan itu--sekaligus diikuti ulama kontroversial Zakir Naik.

Internal dunia Islam sendiri memang rumit hubungannya. Geopolitik Timur Tengah yang sarat konflik berpengaruh cukup signifikan terhadap kondisi politik Internasional. Rusia dan Amerika Serikat ikut terlibat.

Arab Saudi dengan Qatar punya persoalan yang belum tuntas. Sementara Turki sudah dicap miring ke kiri karena berani menolak didikte Amerika dalam masalah pembelian alutsista.

Padahal, Turki termasuk negara anggota NATO yang menyimpan 50 hulu ledak nuklir Amerika di negaranya.

Warna politik Islam juga diperkaya dengan konflik Sunni-Syiah yang sudah berakar jauh ke masa lalu, berabad-abad silam.

Iran sebagai representasi Islam Syiah berseteru dengan Arab Saudi yang Sunni untuk mempertahankan hegemoni pengaruh di kawasan kaya minyak tersebut. Persaingan Iran-Arab Saudi sudah jauh merasuk, melintasi batas negara-negara tetangga di sekitar mereka.

Berkaitan dengan isu-isu yang dibahas, KTT Kuala Lumpur sebenarnya hanya mengulang masalah-masalah klasik saja.

Keluhan campur tangan kekuatan asing dalam konflik internal negara-negara di Timur Tengah; lemahnya persatuan negara-negara Islam; soal kedaulatan ekonomi; hingga masalah pengungsi yang berahun-tahun belum terselesaikan.

Hubungan negara Islam dengan kekuatan-kekuatan global juga pelik.

Membahas Uighur berarti harus berbicara juga kepentingan China, sementara membela Palestina akan berhadapan dengan Amerika sebagai sponsor utama agresi Israel.

Indonesia selama ini sudah cukup gencar menyuarakan kepentingan dunia Islam, baik secara diplomatis maupun aksi-aksi nyata.

Presiden Jokowi pernah menyempatkan diri bertemu dengan pengungsi Rohingya di Cox Bazaar, Bangladesh; mediasi konflik kepentingan di Afghanistan; dan lantang membela kemerdekaan Palestina di forum-forum internasional. 

Pemerintah juga berusaha keras menahan laju gerakan radikalisme dan intoleransi yang berpotensi menjadi proxy kepentingan asing untuk memecah belah persatuan umat Islam.

Di sisi lain, kehadiran Zakir Naik dalam KTT Kuala Lumpur ini menjadi pertanyaan besar yang harus disikapi. Panggung sekelas KTT terkesan menjadi kurang kredibel.

Di Indonesia sendiri kunjungan ulama India itu, beberapa waktu lalu, sempat menuai protes banyak kalangan karena ceramah-ceramahnya dinilai menyinggung umat non-muslim.

Zakir Naik dalam perhelatan KTT Kuala Lumpur 2019 (suaraislam.com).

Seandainya ketidakhadiran Wapres Ma'ruf Amin adalah bentuk pilihan strategis untuk mencegah terjadinya dualisme kelembagaan antara OKI dan KTT Kuala Lumpur, maka langkah tersebut sudah tepat.

Lebih baik memperbaiki, memperkuat, dan menyelesaikan agenda-agenda OKI daripada membuat lembaga baru yang belum tentu mujarab.

Di luar semua itu kita berdo'a juga untuk Bapak Wapres K.H Ma'ruf Amin, semoga beliau diberikan kesehatan yang prima sehingga dapat mengemban amanat dengan sebaik-baiknya.

***