3. Langkah Revolusioner untuk Memberantas Hingga Akar
Agar upaya pemberantasan mafia peradilan ini efektif dan memberikan dampak jangka panjang, perlu langkah-langkah revolusioner yang mencakup seluruh lapisan yang terkait.
Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
1) Penguatan Badan Pengawasan Internal dan Eksternal
Reformasi total dalam Badan Pengawasan MA adalah kebutuhan mendesak. Pengawasan perlu ditingkatkan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada KY dan lembaga eksternal lainnya agar tak sekadar menjadi simbol. Selain itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para pengawas internal agar mereka bisa bekerja independen dan tanpa rasa takut.
2) Transparansi dalam Rekrutmen dan Karir Hakim
Mahkamah Agung perlu menerapkan kebijakan rekruitmen yang transparan, menghindari nepotisme, dan menitikberatkan pada integritas moral serta kredibilitas calon hakim. Proses karir hakim perlu dievaluasi secara berkala dengan melibatkan pihak eksternal agar dapat terpantau dengan baik.
3) Pendidikan Anti-Korupsi yang Komprehensif
Pendidikan anti-korupsi harus menjadi bagian dari sistem pendidikan hukum di Indonesia. Dengan membangun fondasi integritas dari level pendidikan, diharapkan dapat memunculkan hakim-hakim masa depan yang lebih berintegritas dan tidak mudah tergoda oleh iming-iming suap.
4) Penerapan Teknologi Pengawasan Digital
Teknologi dapat menjadi alat bantu dalam mengurangi kecurangan. Penerapan sistem pengawasan digital berbasis blockchain, misalnya, dapat membantu mencatat setiap keputusan yang diambil oleh hakim dengan transparan dan sulit untuk diubah. Hal ini akan mempermudah dalam melakukan audit dan investigasi bila terdapat indikasi penyimpangan.
4. Momentum Bersih-Bersih dengan Tindakan Tepat untuk Masa Depan Keadilan
Momen seperti ini harus dimanfaatkan untuk melakukan bersih-bersih menyeluruh di Mahkamah Agung. Kepemimpinan baru diharapkan dapat membawa perubahan signifikan, meski sayangnya, kredibilitas Ketua MA terpilih juga dipertanyakan akibat isu-isu yang melibatkan dirinya. Namun, tidak ada pilihan lain bagi MA selain merombak total sistem pengawasan dan membuka diri untuk pengawasan eksternal.
Kesimpulan, Melangkah Menuju Reformasi Total
Jika langkah-langkah di atas tidak diambil segera, mafia peradilan akan terus hidup dan berkembang di dalam sistem hukum kita. Pemerintah, Mahkamah Agung, serta seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk mengembalikan marwah peradilan sebagai benteng terakhir keadilan.Â
