"Di balik keterbatasan anggaran, terletak peluang untuk berinovasi, berpikir cerdas, dan menciptakan transportasi yang ramah lingkungan dan efisien. Setiap langkah kecil menuju keberlanjutan adalah warisan besar untuk generasi masa depan."
Kementerian Keuangan melaporkan bahwa posisi utang pemerintah Indonesia mencapai Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024, meningkat sebesar Rp14,59 triliun dibandingkan bulan sebelumnya. Dengan rasio utang pemerintah yang mencapai 38,71% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menjadi jelas bahwa pengelolaan anggaran negara memerlukan perhatian ekstra. Dalam konteks ini, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik harus dilakukan dengan efisiensi maksimal, terutama dalam sektor-sektor kritis seperti transportasi berkelanjutan.
Tantangan Keterbatasan Anggaran
Transportasi berkelanjutan adalah salah satu pilar penting dalam membangun kota-kota yang ramah lingkungan dan efisien. Namun, tantangan utama yang sering dihadapi oleh banyak pemerintah daerah dan kota adalah keterbatasan anggaran. Keterbatasan ini sering kali menjadi penghalang dalam implementasi proyek-proyek transportasi yang inovatif dan ramah lingkungan.
Keterbatasan anggaran ini memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian prioritas dan pengelolaan dana yang lebih cermat. Kebijakan-kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari efisiensi anggaran hingga dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan.
Dalam hal ini, peran manajemen risiko dan analisis kebijakan publik menjadi sangat penting. Yaitu, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan tidak hanya efisien secara biaya, tetapi juga berdampak signifikan.
Prioritas Kegiatan Transportasi Berkelanjutan
Dalam merespons tantangan tersebut, ada baiknya kota dan pemerintah daerah perlu merumuskan sejumlah kebijakan prioritas. Sebagai gambaran, berikut adalah urutan beragam kebijakan yang didasarkan pada investasi anggaran yang diperlukan, mulai dari kegiatan berbiaya rendah hingga tinggi. Kota atau pemerintah daerah bisa menyesuaikan untuk optimalisasi pemanfaatan anggarannya.
1. Kolaborasi dan Koordinasi. Kegiatan ini berfokus pada kolaborasi dengan dinas lain untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik melalui strategi push and pull. Kegiatan ini relatif berbiaya rendah karena hanya memerlukan koordinasi administratif dan tidak memerlukan investasi infrastruktur besar. Dengan mengoptimalkan kolaborasi lintas sektoral, pemerintah dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memilih moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.
2. Edukasi dan Informasi Masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat transportasi berkelanjutan melalui kampanye edukasi. Mengingat biaya kampanye ini relatif rendah, pemerintah dapat memanfaatkan media konvensional dan digital untuk menjangkau masyarakat luas. Penyampaian informasi yang mudah dipahami juga akan membantu masyarakat memahami pentingnya transportasi yang lebih ramah lingkungan.
