Juga, perusahaan harus memberikan pendidikan dan pelatihan kepada TKA yang bekerja di perusahaan mereka tentang budaya dan norma sosial di Indonesia. Hal ini akan membantu TKA menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja baru dan mengurangi masalah yang mungkin terjadi.
Secara keseluruhan, manajemen risiko yang baik sangat penting dalam menangani masalah yang berhubungan dengan TKA. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menjamin bahwa TKA dapat bekerja dengan aman dan adil di Indonesia, serta masyarakat dapat menerima TKA dengan baik.
Tim Crisis Management Response Team Harus Dibentuk
Untuk mencari solusi dalam jangka pendek dan jangka panjang dalam konteks manajemen risiko, tim khusus Crisis Management Response Team (CMRT) harus melakukan beberapa langkah sistematis dan komprehensif sebagai berikut :
1. Identifikasi risiko yang ada di lokasi kejadian, termasuk risiko yang berhubungan dengan TKA dan TKI, serta risiko yang berhubungan dengan lingkungan kerja, kesejahteraan, dan keamanan.
2. Analisis risiko untuk menentukan tingkat risiko dan potensi dampak dari risiko tersebut.
3. Pengembangan rencana tindakan. Berdasarkan hasil analisis risiko, tim CMRT harus mengembangkan rencana tindakan yang sesuai untuk mengatasi risiko tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Implementasi rencana tindakan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
5. Evaluasi dan monitoring dilaksanakan setelah rencana tindakan diimplementasikan, lalu memastikan bahwa rencana tindakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan membuat perubahan yang diperlukan.
6. Penyusunan laporan yang menjelaskan hasil dari identifikasi risiko, analisis risiko, pengembangan rencana tindakan, implementasi rencana tindakan, evaluasi dan monitoring, serta rekomendasi untuk masa depan.
7. Pelatihan dan peningkatan kapasitas. Sebagai bagian dari upaya jangka panjang, tim CMRT harus melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi semua pihak yang terlibat dalam manajemen risiko, termasuk perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.
8. Keterlibatan masyarakat. Tim CMRT harus memastikan bahwa masyarakat di sekitar lokasi kejadian terlibat dalam proses manajemen risiko, termasuk dalam pengembangan rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi.
Lalu, siapa pemimpin tim yang layak, tepat dan punya kapasitas untuk memimpin tim ini ?
Menurut hemat penulis, pemimpin tim yang paling tepat dan efektif untuk menangani masalah ini bisa berbeda-beda tergantung pada situasi dan konteks konkret. Namun secara umum, pemimpin yang paling tepat dan efektif untuk menangani masalah ini, ada baiknya juga diwakili oleh beberapa unsur ini yang diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan TKA dan TKI.
1. Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan TKA dan TKI di seluruh Indonesia. Mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan perusahaan untuk mengatasi masalah ini.
2. Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah provinsi yang dia pimpin. Ia juga dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini.
3. Kapolda memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah provinsi yang dia pimpin. Ia dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini.
4. Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di Indonesia. Mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini.
5. Organisasi Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak buruh dan mengatasi masalah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini.
6. Akademisi dapat memberikan analisis yang objektif dan ilmiah tentang masalah yang berhubungan dengan TKA dan TKI, serta memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan solusi masalah ini.
7. Aktivis HAM dapat memastikan bahwa hak-hak TKA dan TKI diakui dan dilindungi serta bisa memberikan pendampingan kepada para TKA dan TKI dalam hal perlindungan hak-hak mereka.
8. Sosiolog dapat memberikan analisis tentang dampak sosial dari masalah yang berhubungan dengan TKA dan TKI, serta memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan "masalah kemasyarakatan" ini.
9. Masyarakat Adat yang memiliki pemahaman yang unik tentang lingkungan dan masyarakat setempat, dan dapat memberikan masukan yang berharga dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan TKA dan TKI. Mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini.
10. Pemuka Agama dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan TKA dan TKI karena memiliki pengaruh yang kuat terhadap masyarakat. Mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini.
11. Pemuka Masyarakat dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan TKA dan TKI karena memiliki pengaruh yang kuat terhadap masyarakat. Mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini.
12. Lembaga Perlindungan Sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Lembaga Perlindungan Sosial Tenaga Kerja (BPJS TK) dapat membantu dalam memberikan perlindungan sosial bagi TKA dan TKI.
13. Lembaga Penyuluhan Pekerja seperti Biro Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BP2TKI) dapat membantu dalam memberikan penyuluhan dan pendidikan tentang hak-hak TKA dan TKI.
14. Lembaga Mediasi dan Konflik seperti lembaga mediasi dari pemerintah dan lembaga mediasi dari organisasi buruh dapat membantu dalam mengatasi konflik yang mengatasi konflik yang muncul antara TKA dan TKI serta membantu dalam menyelesaikan masalah ini.
15. Lembaga Perlindungan TKA seperti Konsulat atau perwakilan dari negara asal TKA dapat membantu dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada TKA yang terkena masalah.
16. Lembaga independent, seperti Lembaga independen dibidang perlindungan TKA dapat membantu dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada TKA yang terkena masalah.
17. Pihak swasta seperti perusahaan TKA, perusahaan pengusaha TKA dapat membantu dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan TKA dan TKI.
Dalam konteks ini, koordinasi, komunikasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah, perusahaan, organisasi, masyarakat, dan pemuka agama sangat penting untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan TKA dan TKI dan menjamin lingkungan kerja yang aman dan adil bagi semua pihak.
Saatnya kita semua pihak terkait bisa duduk bersama serta mencari solusi efektif dan rumusan komprehensif untuk menyelesaikan kasus ini. Kesejahteraan yang berkeadilan sesuai dengan tujuan pembangunan dan investasi dapat terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan konsep dan rumusan keadilan sosial dalam UUD 1945.
Secara keseluruhan, ini penting untuk membentuk tim yang multidisiplin dan terdiri dari berbagai unsur yang berbeda dalam CMRT untuk memberikan solusi yang komprehensif dan menyeluruh dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan TKA dan TKI. Semua langkah dan upaya pencarian solusi ini penting, agar "bom waktu" tak terjadi lagi di tempat lain dengan pola yang sama.
