Indonesia memiliki masalah yang cukup serius saat ini, yaitu konflik antara tenaga kerja asing (TKA) dan tenaga kerja Indonesia (TKI). Pada Sabtu (14/1) malam, bentrokan terjadi di area pabrik smelter PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Dua pekerja, yaitu seorang TKA dan seorang TKI, meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Polisi telah menangkap 71 orang yang terkait dengan insiden ini, dengan 17 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut sosiolog politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, seperti yang dilansir CNN Indonesia (18/01/23), bentrokan di Morowali merupakan akumulasi dari kekecewaan pekerja asli Indonesia terhadap hak-hak mereka dan kelonggaran pemerintah terhadap TKA. Ia menyatakan bahwa bom waktu itu terjadi karena kelonggaran pemerintah terhadap TKA asal China yang sekarang mencapai 55 persen dari seluruh jumlah TKA.
Selain itu, Ubedilah juga menyoroti TKA China yang masuk ke Indonesia bukan sebagai tenaga ahli, tetapi juga sebagai tenaga kasar. Sedangkan, kondisi rakyat Indonesia juga banyak yang menganggur. Menurut Ubedilah, pemerintah harus melakukan evaluasi dan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini, seperti memberikan perlindungan yang sama pada TKI dan TKA dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran atas hak-hak buruh.
Konflik TKA-TKI Dalam Perspektif Manajemen Risiko
Konflik ini merupakan peringatan bagi pemerintah bahwa manajemen risiko yang baik sangat penting dalam menangani masalah yang berhubungan dengan TKA. Jika tidak ditangani dengan baik, masalah ini dapat menimbulkan masalah yang lebih besar dari sekedar bentrokan antarpekerja.
Pemerintah harus segera bertindak dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah konflik seperti ini terjadi lagi. Hal ini termasuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hak-hak buruh, serta memberikan perlindungan yang sama pada TKI dan TKA. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa TKA yang masuk ke Indonesia adalah tenaga ahli dan tidak mengganggu kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia.
Selain itu, perusahaan juga harus memainkan peran penting dalam mengelola risiko ini. Mereka harus memastikan bahwa TKA yang bekerja di perusahaan mereka diberikan perlakuan yang sama dengan TKI, serta memastikan bahwa TKA yang bekerja di perusahaan mereka memiliki izin yang sesuai dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat sekitar.
Secara keseluruhan, manajemen risiko yang baik sangat penting dalam menangani masalah yang berhubungan dengan TKA. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menjamin bahwa konflik seperti ini tidak terjadi lagi dan TKA dapat bekerja dengan aman dan adil di Indonesia.
Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa TKA yang bekerja di perusahaan mereka diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar dan tidak menimbulkan masalah sosial. Mereka harus bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan damai.
Di samping itu, pemerintah juga harus menyediakan fasilitas komunikasi dan mediasi untuk mengatasi masalah yang mungkin terjadi antara TKA dan TKI. Hal ini akan membantu mengurangi konflik yang mungkin terjadi dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sejahtera bagi semua pihak.
