    China telah mengumumkan rencana ambisiusnya untuk mengembangkan reaktor nuklir terapung di Laut China Selatan, sebuah langkah yang mengundang perhatian global dan kekhawatiran serius dari negara-negara di kawasan tersebut, termasuk Indonesia. Reaktor nuklir terapung ini dirancang untuk menyediakan sumber energi yang stabil bagi kegiatan sipil dan militer di wilayah yang disengketakan. Tujuan utama dari pembangunan reaktor nuklir terapung ini adalah untuk mendukung eksplorasi minyak dan gas lepas pantai, desalinasi, serta pemanasan dan pendinginan di daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil. Namun, ada kekhawatiran besar bahwa reaktor ini juga akan digunakan untuk memperkuat kehadiran militer China di Laut China Selatan, terutama di pulau-pulau buatan yang telah mereka bangun di wilayah yang diklaim oleh beberapa negara termasuk Indonesia, Filipina, dan Vietnam.
   Pengembangan reaktor nuklir terapung menimbulkan berbagai risiko keamanan dan lingkungan. Reaktor ini dapat menjadi target militer dalam konflik, yang dapat menyebabkan bencana radiasi jika terjadi serangan atau kecelakaan. Selain itu, kurangnya pengalaman China dalam mengoperasikan reaktor nuklir terapung meningkatkan potensi kecelakaan yang dapat mencemari perairan dan daerah sekitarnya. Kontaminasi radiasi tidak hanya akan merusak ekosistem laut tetapi juga akan berdampak buruk pada kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada laut sebagai sumber mata pencaharian mereka. Menurut pengamat dari Jindal Global University di India, Pankaj Jha, reaktor nuklir terapung ini berisiko tinggi mengingat potensi kontaminasi air dan dampaknya pada area sekitar. Setiap kebocoran radiasi akan membuat pulau-pulau tersebut tidak bisa dihuni dan juga akan mempengaruhi nelayan di Laut China Selatan.
   Bagi Indonesia, kehadiran reaktor nuklir terapung China di Laut China Selatan tidak hanya menambah ketegangan di wilayah yang sudah disengketakan tetapi juga mengancam kedaulatan dan keamanan nasional. Laut Natuna Utara, yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, adalah salah satu wilayah yang diklaim oleh China sebagai bagian dari sembilan-dash line mereka. Dengan memanfaatkan reaktor ini, China dapat memperkuat kontrol militernya di wilayah yang diklaim, termasuk di dalam ZEE Indonesia di Natuna. Hal ini akan mempersulit upaya Indonesia untuk mempertahankan hak-haknya di wilayah tersebut dan mengamankan sumber daya alamnya. Menurut Jonathan Malaya, Asisten Direktur Jenderal Dewan Keamanan Nasional Filipina, reaktor nuklir ini akan semakin mempersenjatai wilayah sengketa, yang secara langsung mengancam keamanan nasional negara-negara di kawasan tersebut, termasuk Indonesia. Kehadiran reaktor ini juga memperkuat kontrol militer China, memperkuat klaim teritorial mereka, dan memperumit upaya negara-negara lain dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur diplomasi.
   Menurut pengamat militer Amerika, pengembangan reaktor nuklir terapung ini bisa memperluas kemampuan militer China di Laut China Selatan. Richard Fisher, seorang senior fellow di International Assessment and Strategy Center, menyatakan bahwa reaktor nuklir terapung ini tidak hanya akan memperkuat kehadiran militer China di wilayah tersebut tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung pengembangan senjata energi masa depan seperti senjata laser dan microwave yang kuat. Reaktor ini, jika dilindungi dengan baik, dapat menyediakan energi untuk perangkat senjata ini, yang berpotensi menonaktifkan misil dan pesawat yang memasuki jangkauannya.
        Reaksi internasional terhadap rencana ini umumnya negatif, dengan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya, termasuk Australia dan Filipina, menyuarakan keprihatinan mereka. Mereka melihat pengembangan ini sebagai upaya China untuk lebih menguasai Laut China Selatan dan meningkatkan kapasitas militernya. Filipina, misalnya, telah menyatakan bahwa penggunaan reaktor nuklir ini akan semakin mempersenjatai daerah sengketa, yang secara langsung mengancam keamanan nasional mereka. Admiral John Aquilino dari Amerika Serikat menyatakan bahwa pengembangan reaktor nuklir terapung ini akan merusak stabilitas dan keamanan regional. Dia menambahkan bahwa ini adalah langkah yang akan memperkuat klaim teritorial China dan meningkatkan ketegangan di wilayah yang sudah penuh dengan persaingan militer.
   Pengembangan reaktor nuklir terapung oleh China di Laut China Selatan merupakan ancaman serius bagi kedaulatan dan keamanan Indonesia. Selain risiko lingkungan dan keamanan yang nyata, langkah ini juga memperkuat dominasi militer China di wilayah yang disengketakan, memperumit upaya diplomasi dan pertahanan oleh negara-negara di kawasan tersebut. Indonesia harus terus memantau perkembangan ini dan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mengatasi ancaman ini melalui diplomasi dan upaya pertahanan kolektif. Indonesia, bersama negara-negara ASEAN lainnya, perlu mengupayakan pendekatan diplomatik yang kuat untuk menegosiasikan solusi damai dan memastikan bahwa keamanan dan stabilitas di Laut China Selatan dapat terjaga. Kerjasama dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia juga perlu ditingkatkan untuk mengimbangi pengaruh militer China di wilayah tersebut. Dalam jangka panjang, penting bagi Indonesia untuk memperkuat kemampuan maritimnya, termasuk melalui modernisasi angkatan laut dan peningkatan kapasitas penjaga pantai, untuk dapat lebih efektif melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional di perairan yang disengketakan. Dengan demikian, Indonesia dapat berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, dengan memastikan bahwa kepentingan nasional dan kedaulatan terjaga dengan baik di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang di Laut China Selatan.
REFRENSI
Asia Times. 2024. "China's Floating Nuke Plants up South China Sea Ante."
VOA. 2024. "China's Plan to Float Nuclear Reactors in South China Sea Seen as Risky."
